Pimpinan hak azasi manusia PBB mengatakan kegagalan Dewan Keamanan bertindak mengenai Suriah telah membuat Damaskus semakin berani melancarkan serangan besar-besaran terhadap basis oposisi yang memimpin pergolakan 11 bulan menentang Presiden otokratik Bashar al-Assad.
Dalam pidatonya kepada Majelis Umum PBB hari Senin Komisaris Tinggi urusan Hak Azasi Navi Pillay mengatakan pemerintahan Assad sedang berusaha menumpas tentangan dengan kekuatan yang sangat besar. Dia mengatakan besarnya pelanggaran yang dilakukan kekuatan pro-Assad memberi indikasi bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi sejak bulan Maret lalu dan terus berlangsung.
Pillay juga mengatakan ada laporan yang layak dipercaya mengenai pasukan Suriah yang menembaki dengan artileri daerah yang berpenduduk padat di kota Homs, Suriah tengah, dalam apa yang tampaknya serangan membabi-buta terhadap daerah-daerah sipil.
Para aktivis hari Senin mengatakan penembakan artileri terbaru mengenai daerah Sunni Homs yang dikuasai pemberontak. Ratusan orang telah dilaporkan tewas di kota itu sejak pemerintah mulai membombardir daerah itu tanggal 4 Februari.
Kelompok-kelompok oposisi juga melaporkan pertempuran antara pasukan pro-Assad dan pemberontak di kota Hama, Suriah tengah, dan provinsi Daraa, Suriah selatan. Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan pemberontak memukul mundur usaha pemerintah menyerbu kota Rastan, Suriah tengah, menewaskan tiga orang tentara dan menghancurkan satu kendaraan lapis baja.
Pemerintahan Obama mengatakan mereka sedang berbicara dengan mitra-mitra internasional mengenai usul terbaru Liga Arab untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian gabungan Arab-PBB di Suriah. Sekertaris pers Gedung Putih Jay Carney mengatakan Washington sedang mempertimbangkan bagaimana pasukan penjaga perdamaian akan bekerja, tetapi yakin setiap misi demikian harus dimulai dengan adanya keadaan damai yang perlu dijaga. Carney mengatakan tidak ada perdamaian di Suriah sementara pemerintahnya melakukan apa yang disebutnya tindak kekerasan yang memuakkan terhadap rakyatnya sendiri.
Damaskus telah menolak gagasan penjaga perdamaian Arab, dengan mengatakan itu mencerminkan “histeria” pemerintah negara-negara Arab yang telah gagal mencapai resolusi Dewan Keamanan yang mengesahkan “intervensi asing” di Suriah.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan hari Senin pemerintahnya juga sedang mempelajari usul Arab itu, yang memerlukan persetujuan Dewan Keamanan PBB, dimana Moskow memegang hak veto. Ia mengatakan gencatan senjata harus dapat bertahan di Suriah sebelum penjaga perdamaian asing dapat ditugaskan. Lavrov juga mengatakan Rusia menghendaki Liga Arab menjelaskan beberapa bagian prakarsa tersebut.
