Para hakim dan pejabat kehakiman Meksiko, pada Rabu (21/8), bergabung dengan aksi mogok yang diselenggarakan oleh pegawai pengadilan federal di Meksiko. Mereka menentang proposal kontroversial yang diajukan Presiden Andrés Manuel López Obrador untuk merombak sistem peradilan negara itu.
Sejak Senin (19/8), ribuan pegawai telah berkemah di luar gedung-gedung pengadilan federal sebagai protes terhadap reformasi yang akan membuat hakim adalah jabatan dari hasil pemungutan suara.
Unjuk rasa itu semakin besar pada hari Rabu dengan bergabungnya para hakim. Sementara itu warga Meksiko yang memiliki urusan di pengadilan diminta pergi.
López Obrador, seorang pemimpin populis yang hampir mengakhiri masa jabatan enam tahunnya, telah lama berselisih dengan pengadilan Meksiko.
Ia berpendapat para hakim adalah bagian dari “mafia” yang menentangnya, dan mengatakan usulannya dimaksudkan untuk memberantas korupsi.
Ia terus mengemukakan tentangan terhadap sistem peradilan, mengabaikan perintah pengadilan dan secara terbuka berdebat dengan para hakim yang putusannya tidak ia setujui.
Di antara perubahan yang diinginkan López Obrador adalah membuat para hakim dipilih dan secara praktis mengizinkan siapa pun yang bergelar sarjana hukum dengan pengalaman beberapa tahun saja sebagai pengacara dapat menjadi hakim melalui pemungutan suara.
Mengingat kemenangan besar Partai Morena pimpinan Lopez Obrador pada pemilu bulan Juni, banyak akademisi yang menyatakan khawatir pemilihan hakim melalui pemungutan suara dapat membuat hakim yang memiliki bias politik bertugas di pengadilan dan ini akan merupakan pukulan bagi sistem pengawasan dan keseimbangan.
Para pegawai pengadilan yang mogok juga takut langkah itu dapat membahayakan karier mereka.
Sementara itu Morgan Stanley dan berbagai lembaga keuangan lainnya memperingatkan bahwa perombakan itu dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pasar dan berisiko bagi investor potensial di Meksiko. [uh/rs]
Forum