Hakim federal Deborah Boardman, Rabu (5/2), memerintahkan penangguhan sementara kedua atas instruksi Presiden Donald Trump yang berupaya mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi siapa pun yang lahir di AS dari orang yang tinggal di negara tersebut secara ilegal.
Menurut Boardman, tidak ada pengadilan di negara ini yang mendukung interpretasi pemerintahan Trump atas Amandemen Ke-14. "Pengadilan ini bukan yang pertama," katanya.
Instruksi Trump pada minggu ia dilantik telah ditunda sementara secara nasional karena gugatan terpisah yang diajukan empat negara bagian di negara bagian Washington, di mana seorang hakim menyebut instruksi itu "jelas-jelas tidak konstitusional." Total, 22 negara bagian, serta organisasi lain, telah menggugat untuk mencoba menghentikan instruksi tersebut.
Boardman, yang dicalonkan Presiden Joe Biden, menyetujui putusan pendahuluan tersebut setelah sidang pengadilan federal di Greenbelt, Maryland. Kelompok advokasi hak imigran CASA dan Asylum Seeker Advocacy Project, serta beberapa ibu hamil, mengajukan gugatan itu ke Boardman.
Inti gugatan adalah Amandemen ke-14 Konstitusi, yang diratifikasi pada 1868 setelah Perang Saudara dan keputusan Mahkamah Agung atas kasus Dred Scott yang menetapkan bahwa Scott, seorang budak, bukanlah warga negara.
"Prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran merupakan landasan demokrasi nasional kita, yang dijalin melalui hukum negara kita, dan telah membentuk rasa kepemilikan nasional bersama dari warga negara kita dari generasi ke generasi," kata penggugat dalam gugatan tersebut.
Pemerintahan Trump berpendapat bahwa anak-anak dari orang yang bukan warga negara tidak "tunduk pada yurisdiksi" AS. Jadi, mereka tidak berhak atas kewarganegaraan. "Konstitusi tidak memuat klausul yang memberikan kewarganegaraan AS kepada, antara lain: anak-anak dari mereka yang melanggar hukum imigrasi federal," kata pemerintah dalam menanggapi gugatan di Maryland.
Amandemen ke-14 ditambahkan setelah Perang Saudara untuk menjamin kewarganegaraan bagi mantan budak dan orang-orang Amerika keturunan Afrika yang merdeka. Amandemen itu menyatakan: "Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di AS dan tunduk pada yurisdiksinya, adalah warga negara Amerika Serikat dan Negara Bagian tempat mereka tinggal."
Sementara 22 negara bagian dengan jaksa agung dari Partai Demokrat berusaha menghentikan instruksi itu, 18 jaksa agung dari Partai Republik mengumumkan minggu ini bahwa mereka sedang berusaha membela instruksi presiden dengan bergabung dalam salah satu gugatan federal yang diajukan di New Hampshire.
AS termasuk di antara sekitar 30 negara yang memberi kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, disebut prinsip jus soli atau "hak atas tanah." Sebagian besar negara itu berada di Amerika. Kanada dan Meksiko juga termasuk.
Dalam minggu pertama menjabat, Trump menandatangani 10 instruksi tentang imigrasi dan mengeluarkan dekrit untuk melaksanakan janji deportasi massal dan keamanan perbatasan.
Sebagian tindakan langsung terasa. Lainnya dihadang hukum. Jika benar-benar terjadi, instruksi lain mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dilakukan tetapi telah menuai ketakutan dalam komunitas imigran.
Apakah Trump dapat mewujudkan agendanya akan bergantung pada uang. Kongres diperkirakan akan segera mempertimbangkan dukungan pendanaan. Trump mungkin menggunakan kewenangan darurat untuk menggunakan dana Departemen Pertahanan, seperti yang telah ia lakukan untuk tembok perbatasan dalam masa jabatan pertamanya. [ka/ab]
Forum