Tautan-tautan Akses

Glovo di Spanyol akan Jadikan Pekerja Lepas sebagai Karyawan


Dua pekerja perusahaan pengiriman makanan berbasis aplikasi "Glovo" (foto: ilustrasi).
Dua pekerja perusahaan pengiriman makanan berbasis aplikasi "Glovo" (foto: ilustrasi).

Para pekerja lepas (freelance) Glovo, perusahaan pengiriman makanan berbasis aplikasi di Spanyol, akan dipekerjakan sebagai karyawan menyusul tekanan dari pemerintah untuk memberi mereka kontrak kerja, kata pemiliknya di Jerman, Delivery Hero, Senin (2/12).

Pengumuman tersebut disampaikan sehari sebelum pendiri dan CEO Glovo, Oscar Pierre, dijadwalkan hadir di hadapan hakim Barcelona yang sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran undang-undang perburuhan Spanyol, menurut sumber peradilan.

“Manajemen Glovo memutuskan untuk mengubah model pekerja lepas menjadi model berbasis pekerjaan bagi para pengantar barang di Spanyol untuk menghindari ketidakpastian hukum lebih lanjut,” kata Delivery Hero dalam sebuah pernyataan.

Spanyol pada tahun 2021 menjadi negara Uni Eropa pertama yang memberikan hak kerja kepada pegawai pengantar makanan, yang mengharuskan mereka diakui sebagai karyawan dan bukan dianggap sebagai pekerja lepas.

Artinya, perusahaan pesan-antar makanan berbasis aplikasi seperti Glovo harus membayar iuran karyawannya -- yang sebagian besar bepergian dengan sepeda dan sepeda motor -- untuk tunjangan seperti cuti sakit dan perlindungan terhadap pemecatan.

Setelah undang-undang tersebut berlaku, Glovo setuju untuk mempekerjakan pekerja pengantar di supermarket daringnya sebagai karyawan, namun tetap mempertahankan mereka yang mengantarkan makanan di restoran sebagai pekerja lepas berdasarkan undang-undang baru yang dikatakan memperkuat otonomi mereka.

Tindakan Glovo menyebabkan Kementerian Tenaga Kerja Spanyol menjatuhkan denda sebesar $215 juta kepada perusahaan tersebut karena melanggar hukum. Komisi Eropa juga sedang menyelidiki Glovo atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

Glovo telah mengajukan banding atas denda tersebut. Mereka berpendapat bahwa pelanggaran yang disebutkan oleh Kementerian Tenaga Kerja terjadi sebelum undang-undang baru tersebut berlaku.

“Tidak peduli seberapa besarnya, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimilikinya, tidak ada teknologi besar yang dapat mempengaruhi demokrasi. Hari ini demokrasi telah menang di negara kita,” kata Menteri Tenaga Kerja Yolanda Diaz kepada wartawan, sambil menambahkan “prinsip legalitas telah diterapkan." [ab/ka]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG