Pengadilan pemilu Ekuador, pada Rabu (14/2), menetapkan tanggal 21 April untuk melangsungkan referendum mengenai langkah-langkah memperketat keamanan, memerangi kejahatan terorganisasi dan mereformasi konstitusi. Penetapan tersebut dilakukan di tengah memburuknya konflik antara pasukan pemerintah dan kelompok kriminal.
Langkah-langkah itu telah diusulkan oleh Presiden Daniel Noboa, yang melancarkan operasi keamanan pada awal Januari lalu untuk membubarkan kelompok kriminal yang telah ia tetapkan sebagai organisasi teroris. Noboa juga menganjurkan adanya reformasi hukum untuk memperluas kekuasaan polisi dan militer Ekuador.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Pemilihan Nasional Ekuador mengatakan referendum itu akan meminta warga menjawab 11 pertanyaan, di mana lima diantaranya terkait dengan reformasi konstitusi.
Noboa sebelumnya berharap akan melangsungkan referendum tersebut pada bulan Maret. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam referendum itu akan meminta persetujuan warga terkait penerapan kontrol senjata yang lebih ketat di daerah-daerah yang letaknya dekat dengan lembaga pemasyarakatan, dan memperberat hukuman penjara bagi pelaku kejahatan terorganisasi, dan sejumlah hal lainnya.
Ekuador, yang telah sejak lama menjadi tempat bagi warga asing yang telah pensiun untuk menghabiskan waktu, telah dilanda aksi kekerasan. Aksi kekerasan tersebut semakin meningkat sejak perekonomian negara itu dililit krisis pasca pandemi COVID-19.
Sejumlah kelompok bersenjata pada bulan lalu menyerbu sebuah stasiun televisi yang sedang mengudara, sementara seorang calon presiden ditembak mati ketika meninggalkan lokasi kampanye dalam pemilu pada tahun lalu. Ratusan narapidana juga tewas dalam sebuah kerusuhan penjara yang terjadi baru-baru ini. [em/jm]
Forum