Unjuk rasa yang diadakan bersama oleh beberapa organisasi massa, antara lain Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Bang Japar, dan Front Pembela Islam (FPI) ini juga dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Bachtiar Nasir, Ketua FPI Sobri Lubis dan aktivis Neno Warisman. Banyak dari pengunjuk rasa membawa bendera bertulissan kalimat tauhid dan poster berisi dukungan kepada warga Muslim-Uighur yang bertuliskan "We Stand With Uyghurs".
Widyo Basuki, demonstran asal Bojong Gede, Depok, mengaku datang sendirian setelah mengetahui isu penindasan dan diskriminasi terhadap warga Muslim-Uighur dari media sosial sebulan terakhir ini. Widyo ikut menuntut pemerintah China untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Muslim-Uighur dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengusir duta besar China jika tidak memenuhi desakan umat Islam Indonesia.
"Seandainya (etnis) China di sini dihabisin bagaimana? China di sini minoritas, jangan sampai China di sini dihabisin juga. Dalam hal ini pemerintah (Indonesia) tidak mau ikut campur karena merasa punya utang budi dengan Cina," ujar Widyo.
Slogan "Usir, usir, usir komunis, usir komunis sekarang juga" bergema di antara pekik takbir. Lagu Aksi Bela Islam juga dinyanyikan.
Ridwan Abu Ridho, demonstran asal Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan bersemangat menjelaskan bahwa kehadirannya bersama lima rekannya didorong oleh perasaan sesama Muslim. Ia mengklaim rela menghabiskan uang sendiri demi membela sesama muslim yang dizalimi.
"Lihat saudara-saudara kita di sana, berteriaklah untuk mereka karena yang menyatukan kita akidah, iman. Kiblat mereka sama dengan kami, akidah mereka sama dengan kita, syahadat mereka sama dengan kita di Indonesia. Laa ilaaha illallah yang mengikat kami dengan mereka. Itu yang membuat kami marah dan harus berada di sini hari ini," tandas Ridwan.
Aksi Peduli Uighur Bergerak karena Menilai Pemerintah Tak Bereaksi
Salah satu koordinator protes yang juga Ketua Umum GNPF Yusuf Muhammad Martak menilai pemerintah Indonesia harus bersikap karena Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. “Jangan salahkan umat Islam jika menyampaikan sikap dengan cara masing-masing karena tidak ada reaksi dari pemerintah,” ujarnya.
Dalam orasinya dari atas mobil komando berpengeras suara, Yusuf Martak membacakan enam pernyataan sikap demonstran. Aksi Peduli Uighur mengutuk pemerintah China karena menindas kaum muslim Uighur, mengecam keras tindakan tersebut yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Aksi Peduli Uighur menuntut pemerintah China memberikan kebebasan bagi etnis Uighur untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinan mereka, serta mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertindak tegas untuk menyelamatkan bangsa Uighur.
Aksi Peduli Uighur juga menyerukan kepada kaum muslim di seluruh dunia, terutama umat Islam di Indonesia, untuk membantu etnis Uighur dengan cara-cara yang memungkinkan.
"Mendesak kepada pemerintah Ri untuk segera mendrong pemerintah Cina agar memberikan kemerdekaan kepada Uighur atau mengusir dubes Cina dari Indonesia apabila tidak mau memberikan kemerdekaan kepada muslim Uighur," tutur Yusuf Martak.
Kedubes China: Warga Uighur Miliki Kebebasan Beragama
Dalam penjelasan resmi yang dirilis Kedutaan China di Jakarta, juru bicara kedutaan memaparkan masyarakat China menikmati kebebasan beragama. "Sejalan dengan hukum, pemerintah China melindungi kebebasan beragama yang dinikmati oleh semua rakyat, termasuk Muslim Uighur," sebut pernyataan itu.
Setiap tahunnya, pemerintah daerah Xinjiang mengatur penerbangan untuk membawa jemaah haji ke Mekah di Arab Saudi. Juga mendanai perawatan medis dan penerjemah bagi jemaah haji, dan menawarkan layanan lain untuk memastikan ibadah yang aman dan tertib.
"Akan tetapi, karena ada pengaruh ideologi ekstrem, paham ekstrem agama menyebar di Xinjiang. Kalangan ekstremis dan teroris telah melakoni ribuan serangan teroris keji, semisal konflik pada 5 Juli 2009 yang menewaskan setidaknya 197 orang dan melukai lebih dari 1.700 lainnya. Lalu ada pula serangan teroris di stasiun kereta api Kunming pada 1 Maret 2014 yang menewaskan 31 orang dan mencederai 141 lainnya."
Menanggapi insiden tersebut, lanjutnya, pemerintah China belajar dari pengalaman negara-negara lain dan memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah deradikalisasi." Menurutnya, di beberapa tempat, warga tertentu punya keterbatasan memahami bahasa umum di negara ini dan tak cukup punya pengetahuan soal hukum. Mereka kerap kali sulit mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya kemampuan vokasi. Ini membuat mereka rentan terhadap kekerasan terorisme dan ekstremisme.
"Untuk itu, pemerintah China mendirikan institusi-institusi pelatihan vokasi profesional yang menyediakan kursus bahasa China, pengetahuan umum, pelatihan kerja, serta pendidikan deradikalisasi untuk warga yang terpengaruh paham ekstremis," paparnya.
Kemlu Sudah Panggil Dubes China di Jakarta
Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memanggil Duta Besar China Untuk Indonesia untuk meminta informasi tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim-Uighur di Xinjiang, dan juga meminta laporan dari Kedutaan Besar Indonesia di China. Hingga laporan ini disampaikan baru pihak Kedutaan Besar China di Jakarta yang memberi pernyataan tertulis. [fw/em]
