Bank Sentral Afghanistan, Rabu (22/2) menyambut baik keputusan hakim federal AS yang menolak untuk menyerahkan $3,5 miliar dana Afghanistan yang dibekukan kepada para korban serangan teror 11 September 2001 untuk menyelesaikan putusan pengadilan terhadap Taliban.
“Cadangan mata uang ini dimiliki oleh warga Afghanistan, yang secara sah digunakan untuk stabilitas moneter, memperkuat sistem keuangan dan memfasilitasi perdagangan dengan dunia,” kata Da Afghanistan Bank, atau DAB dalam sebuah pernyataan.
Afghanistan mengulangi seruan bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya agar mencairkan semua cadangan bank sentral Afghanistan untuk membantu “negara yang sedang dalam kesulitan mengatasi masalah ekonominya.” Pernyataan tersebut menambahkan bahwa DAB siap untuk bekerja sama sepenuhnya dengan negara-negara di dunia dan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi masalah internasional apa pun.
Hari Selasa (21/2), Hakim Distrik George Daniels di New York memutuskan bahwa penggugat tidak berhak atas aset Afghanistan karena pengadilan AS tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk mengesahkan penyitaan tersebut.
Daniels mencatat bahwa dia “secara konstitusional menahan diri” untuk tidak membiarkan para korban menyita dana tersebut, dengan mengatakan bahwa itu sama dengan memutuskan bahwa Taliban adalah pemerintah yang sah Afghanistan.
Dia menambahkan “Taliban – bukan bekas Republik Islam Afghanistan atau rakyat Afghanistan – harus membayar tanggung jawab Taliban dalam serangan 9/11.”
Taliban yang berhaluan fundamentalis mengobarkan pemberontakan yang menelan banyak korban jiwa melawan pemerintah Afghanistan yang didukung secara internasional di Kabul sebelum kembali berkuasa pada Agustus 2021 ketika pasukan NATO pimpinan AS menarik diri dari negara itu setelah perang hampir dua dekade.
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menginvasi Afghanistan pada akhir tahun 2001 untuk menggulingkan pemerintah Taliban saat itu karena melindungi para perencana al-Qaida untuk serangan teror 11 September di AS yang menewaskan hampir 3.000 orang.
Tidak ada negara yang mengakui pemerintahan baru Taliban, dengan alasan masalah hak asasi manusia dan terorisme. Beberapa anggota kabinet Taliban berada di bawah sanksi AS atas dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan teroris.
Putusan pengadilan hari Selasa itu memberikan pukulan bagi beberapa kelompok kreditur yang memiliki klaim terhadap sebagian dari $7 miliar dana DAB yang dibekukan di Federal Reserve Bank di New York sejak pengambilalihan oleh Taliban 18 bulan lalu.
Negara-negara Barat lainnya juga telah membekukan sekitar $2 miliar cadangan DAB di bank-bank Eropa.
Presiden AS Joe Biden pada Februari 2022 memerintahkan $3,5 miliar dana DAB disisihkan untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Afghanistan.
Uang itu baru-baru ini ditransfer ke Dana Afghanistan khusus yang berbasis di Swiss untuk membantu menstabilkan ekonomi Afghanistan dan meredakan krisis kemanusiaan yang sudah buruk di negara Asia Selatan yang dikoyak perang itu. Biden mengalihkan sisa dana $3,5 miliar dengan potensi untuk membayar keluarga-keluarga korban 9/11 sambil menunggu putusan pengadilan terhadap Taliban.
“Keputusan itu mencabut hak lebih dari 10.000 anggota komunitas korban 9/11 untuk memperoleh kompensasi dari Taliban,” kata Lee Wolosky, seorang pengacara untuk satu kelompok kredit yang dikenal sebagai penggugat Havlish. “Kami percaya keputusan itu salah dan kami akan mengajukan banding." Kelompok kreditur lainnya dilaporkan juga merencanakan banding. [lt/ab]
Forum