Majelis rendah parlemen Austria meloloskan sebuah RUU pada hari Kamis (20/1) yang menetapkan vaksinasi COVID-19 sebagai kewajiban bagi orang dewasa mulai 1 Februari. Ini membuat Austria semakin mendekati penetapan mandat vaksin virus corona menyeluruh yang pertama di Uni Eropa.
Dihadapkan pada tingginya jumlah warga yang menolak vaksin dan lonjakan infeksi, pemerintah menyatakan pada November lalu mengenai rencana untuk mewajibkan vaksinasi. Sejak itu, pemerintah telah menaikkan batas usia berlakunya mandat, dari 14 menjadi 18.
Legislasi itu kini harus diloloskan oleh majelis tinggi dan akan ditandatangani oleh Presiden Alexander Van der Bellen, langkah-langkah yang lebih banyak bersifat formalitas.
Sekitar 72 persen populasi Austria telah divaksinasi lengkap terhadap COVID-19, salah satu tingkat yang terendah di Eropa Barat.
Setelah lockdown nasional keempat yang berakhir bulan lalu, varian omicron yang sangat cepat menular telah mendorong infeksi naik ke tingkat yang mencapai rekor. Tetapi pemerintah ingin menghindari lockdown lainnya.
“Mewajibkan vaksinasi COVID-19 merupakan jalan keluar darurat … dari restriksi terus menerus terhadap hak-hak dasar dan pribadi kita seperti yang telah harus kita tanggung dalam dua tahun terakhir,” kata ketua partai oposisi Sosial Demokrat, Pamela Rendi-Wagner, yang juga seorang dokter, kepada parlemen.
Banyak legislator dari partainya dan partai liberal Neos mendukung legislasi tersebut, bergabung bersama koalisi pemerintah yang terdiri dari kalangan konservatif dan partai Hijau. Ini berarti RUU itu dengan mudah melewati rintangan utamanya, dengan 137 suara mendukung berbanding 33 menentang.
Legislasi itu menetapkan denda hingga $680 bagi penolak vaksinasi begitu pemeriksaan dimulai pada 15 Maret. Mereka yang gagal dalam upaya menentang denda awal itu menghadapi ancaman denda maksimal $4.080.
Italia telah menetapkan vaksinasi COVID-19 wajib bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas, Yunani menetapkannya bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, dan banyak negara Eropa yang telah melakukan hal serupa bagi beberapa profesi seperti staf medis.
“Mandat vaksin ini melucuti hak-hak orang. Dalam satu langkah, jutaan orang Austria akan direndahkan hak mereka,” kata Herbert Kickl, pemimpin Partai Kebebasan yang berhaluan ekstrem kanan dan antivaksin.
Ia menambahkan bahwa mandat itu akan membuat penentang vaksin sebagai “warga negara kelas dua” dan partainya akan menantang hal tersebut di pengadilan. [uh/ab]
