Armenia berdiskusi dengan Rusia mengenai rencananya untuk berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC), kata media Rusia pada Minggu (17/9). Moskow menentang keras rencana Armenia tersebut setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin.
Hubungan antara sekutu tradisional tersebut telah memburuk sejak Putin melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Armenia mengatakan mereka akan tunduk pada yurisdiksi ICC, yang membuat Moskow memperingatkan tentang "konsekuensi serius" jika hal itu terjadi.
ICC di Den Haag pada Maret menuduh Putin melakukan kejahatan perang karena mendeportasi sedikitnya ratusan anak-anak Ukraina secara illegal. Kremlin mengutuk klaim tersebut dan menyebutnya sebagai tidak berarti dan sangat partisan.
Surat perintah ICC tersebut mewajibkan 123 negara anggota Mahkamah Agung untuk menahan dan memindahkan Putin jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka.
Duta Besar Kementerian Luar Negeri Armenia, Edmon Marukyan, mengatakan Yereven telah mengirimkan “proposal” mengenai masalah ini ke Moskow, kantor berita TASS melaporkan. “Pertemuan telah diadakan dan prosesnya sedang berlangsung,” katanya mengutip pernyataan tersebut.
Hubungan bilateral keduanya semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir karena Yerevan mengatakan bahwa Moskow gagal sepenuhnya mematuhi perjanjian gencatan senjata 2020 antara Armenia dan Azerbaijan yang dibantu olehnya. Gencatan senjata itu dilakukan untuk mengakhiri perang mereka atas Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang dihuni oleh etnis Armenia di Azerbaijan.
Marukyan mengatakan rencana Armenia untuk menjadi pihak Statuta Roma, dan menempatkannya di bawah kewenangan pengadilan internasional, “bukan melawan Federasi Rusia, tetapi karena kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Republik Armenia oleh pihak Azerbaijan,” lapor TASS.
“Mitra kami dari Rusia sangat menyadari hal ini,” katanya.
Yerevan dalam beberapa pekan terakhir berulang kali menuduh Azerbaijan mengerahkan pasukan di sekitar Karabakh, yang secara efektif diblokade oleh Baku sejak Desember 2022, sehingga menyebabkan kelaparan akut.
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan pada Minggu (17/9) bahwa perjanjian perdamaian dengan Baku mungkin terjadi pada akhir tahun ini dan bahwa Yerevan melakukan segalanya untuk mewujudkannya, TASS melaporkan. [ah]
Forum