Jaringan berita pan-Arab Al Jazeera mengutuk keputusan baru-baru ini oleh otoritas Mesir untuk mencap beberapa jurnalisnya sebagai teroris.
Outlet media yang dimiliki Qatar itu mengatakan bahwa "sejumlah" jurnalis dan pembaca berita mereka di Mesir telah ditambahkan ke daftar tersangka teroris yang diterbitkan di surat kabar pemerintah awal bulan ini menyusul keputusan Pengadilan Pidana Kairo.
“Jaringan Media Al Jazeera mengecam keras langkah baru-baru ini oleh otoritas Mesir untuk kembali memasukkan sejumlah jurnalisnya ke daftar terorisme baru,” kata jaringan itu dalam sebuah pernyataan Selasa (25/6).
Media itu juga menyerukan pembebasan dua wartawan, Bahaa Al-Din Ibrahim, yang ditangkap pada Februari 2020, dan Rabee Al-Sheikh, yang ditangkap pada Agustus 2021. Keduanya telah melakukan perjalanan kembali ke Mesir dari Qatar untuk mengunjungi keluarga, kata jaringan itu.
Mesir mengambil tindakan keras terhadap Al Jazeera setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dianggap memecah belah yang didominasi oleh kelompok Ikhwanul Muslimin pada 2013. Mesir menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan menuduh Qatar dan Al Jazeera mendukung kelompok itu.
Mesir mencabut izin operasi media Al Jazeera, menggerebek kantornya dan menangkap beberapa wartawan. Penangkapan dan persidangan tiga jurnalis Al Jazeera, Peter Greste, warga negara Australia; Mohamed Fahm, warga negara Kanada keturunan Mesir, dan Baher Mohamed, warga negara Mesir, memicu protes internasional.
Ketiganya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, tetapi kemudian dibebaskan pada tahun 2015.
Mesir dan Qatar baru-baru ini memulihkan hubungan sebagai bagian dari pemulihan hubungan yang lebih luas di antara negara-negara Arab, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi mengunjungi negara itu dan bertemu dengan emir yang berkuasa pada bulan September. Pada Mei lalu, Mesir membebaskan jurnalis Al Jazeera yang ditahan sejak 2019.
Belum jelas berapa banyak wartawan Al Jazeera yang telah ditambahkan ke dalam daftar hitam terorisme Mesir, yang diperbarui setiap lima tahun.
Media itu tidak memberikan informasi secara spesifik, dan daftar yang baru diperbarui mencakup puluhan nama. Sejauh ini belum ada komentar dari para pejabat Mesir. [ab/uh]
Forum