Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akhirnya menggunakan hak angket dalam menyikapi persoalan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 Provinsi DKI Jakarta.
Menyikapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kantor Balai Kota Jakarta Rabu (25/2) mengaku siap jika harus dicopot dari jabatannya, daripada harus berkompromi dalam pembuatan anggaran untuk keperluan yang tidak jelas.
"Ya saya sih lebih baik dipecat ya daripada saya harus jadi Gubernur tapi uang-uang pembangunan gak masuk akal. Kalau mau ya interpelasi dong. Nanya, biar nanti saya jelasin. Dia (DPRD) gak berani kan interpelasi," tantang Ahok.
Ahok mengungkapkan anggaran siluman yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mencapai Rp 12,1 triliun yang berasal dari pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) di semua kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.
Ahok menjelaskan, temuan itu didapat dari APBD yang disusun oleh DPRD setelah rapat paripurna pengesahan berlangsung pada 27 Januari 2015 lalu. Pemerintah DKI lalu mengirimkan APBD yang sudah disusun melalu system anggaran elektronik atau e-budgeting ke Kementerian dalam Negeri.
DPRD kemudian mengirimkan APBD versi mereka ke Pemerintah DKI untuk dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri agar dievaluasi. Di saat yang bersamaan, Kementerian sudah mengembalikan APBD versi Pemerintah DKI dengan beberapa catatan.
Ahok menjelaskan, modus yang dilakukan yakni memotong anggaran setiap program sebesar 10-15 persen. Nilai itu kemudian dicantumkan sebagai anggaran pelaksanaan program baru. Ia memastikan sudah meminta konfirmasi para anak buahnya mengenai pembelian UPS itu. Hasilnya menyatakan tak ada camat dan lurah yang memasukkan program tersebut ke sistem e-budgeting. Untuk itu, Ahok memutuskan berkukuh mengirimkan APBD yang disusun Pemerintah DKI ke Kementerian.
"Anda tahu? Ditemukan anggaran siluman. Gak dibahas tiba-tiba muncul. Makanya kita bikin e-budgeting, supaya ga bisa sembarangan muncul. Nah ini yang ditolak. Mau nya mereka (DPRD) ga mau e-budgeting. Mau nya masuk kalau sudah ada tanda tangan mereka. Kalau mau tanda tangan mereka trus nyusupin Rp 12,1 trilyun anda mau ikut apa enggak? Kalau saya kemarin ikut ya berarti ada program-program yang putus," ungkap Ahok.
Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik memastikan, sidang paripurna DPRD DKI akan digelar Kamis (26/2). Dari data terakhir menurut Taufik, sudah 97 anggota dewan yang menandatangani surat pengajuan hak angket untuk ditujukan ke Gubernur Jakarta. Politikus Gerindra ini memastikan pengajuan hak angket didukung oleh semua fraksi yang ada di DPRD DKI termasuk fraksi PKB, yang sebelumnya menyatakan belum saatnya mengajukan hak angket.
"Jadi dalam paripurna itu nanti begini, bahwa pengusul menyampaikan usulan tentang hak angket. Kenapa dan apa. Kemudian nanti ada pandangan fraksi. Setelah itu ada usulan dari masing-masing fraksi yang masuk dalam anggota panitia. Total anggota panitia 33 orang. Per fraksi ada 3 orang. Baru disahkan," papar Taufik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengakui Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama pernah melaporkan adanya dugaan dana siluman dalam APBD DKI. Hal ini menurut Tjahyo mendorong Ahok untuk menggunakan anggaran elektronik atau e-budgeting.
"Bahwa Gubernur menyampaikan ke saya kenapa menggunakan pola e-budgeting, karena dia ingin transparan. Jangan sampai ada perubahan-perubahan yang Gubernur tidak tahu. Nah saya kira bahasan anggaran di DKI awalnya kan sudah dibuka bersama," jelas Tjahyo.
Sebelumnya, rapat paripurna DPRD DKI Selasa (27/1) menyetujui dana APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,083 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 20 persen dari APBD Perubahan 2014.
Akibat ketegangan hubungan DPRD dan Ahok, APBD 2015 untuk DKI Jakarta belum juga disahkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Sejumlah program pemerintah daerah banyak yang tertunda.
