Agus Purnomo, penasihat presiden Susilo Bambang Yudhono dan ketua Dewan Perubahan Iklim Nasional – Indonesia, membahas isu perubahan iklim di Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Kamar Dagang Amerika-Indonesia bekerja sama dengan USINDO, US-ASEAN Business Council dan Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC.
Dalam presentasinya hari Jumat bertema “The Course of Indonesia’s Green Growth: a developing country perspective on climate change,” Agus Purnomo menekankan kembali komitmen yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT Iklim PBB di Kopenhagen tahun lalu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26 persen pada tahun 2020.
Agus Purnomo baru saja menghadiri KTT Iklim PBB di Cancun, Meksiko yang berlangsung hingga akhir pekan ini, dan ia menyampaikan perkembangan terakhir pada KTT tersebut.
Agus mengatakan, “Waktu saya meninggalkan Cancun kemarin, untuk negosiasi bagi upaya pengurangan emisi dari kehutanan dan lahan gambut, naskahnya sudah hampir bersih, jadi sudah siap untuk diadopsi. Tapi masih ada beberapa negara yang mempertahankan keberatan mereka karena mereka ingin didukung untuk isu-isu lain, jadi singkatnya masalah REDD masih disandera oleh negara-negara lain yang tidak punya hutan tapi ingin kita mendukung mereka pada jalur perundingan iklim yang lain.”
Lebih lanjut Agus Purnomo menyampaikan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan komitmennya dalam menciptakan kesejahteraan rendah karbon. Saat ini sudah dijalankan program proyek percontohan untuk menurunkan gas karbon di tiga propinsi di Indonesia, yakni propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jambi.
Ketiga propinsi itu menerapkan empat elemen penting guna mewujudkan rencana penurunan emisi gas karbon jangka panjang, antara lain, pertama; Strategi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kedua; Sektor-sektor strategis, ketiga; Daerah-daerah strategis, dan keempat; Kesanggupan dan pelaksanaan.
Saat ini program pemerintah itu mendapat tanggapan yang baik dari propinsi-propinsi lainnya di seluruh di Indonesia yang ingin menjalankan program yang sama, dilaporkan ada sembilan propinsi lainnya yang sudah mengajukan proposal.
Ketika disinggung mengenai mekanisme pengukuran, pelaporan dan pembuktian atau biasa disebut MRV – Measurement, Report and Verification, dalam hal penyaluran dana bantuan untuk menjalankan program-program penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, Agus Purnomo mengatakan:
“Sejak tahun lalu, presiden SBY sudah memutuskan akan menjadi sebuah komitmen yang sangat serius, kita tidak ingin curang, kita tidak ingin menipu dalam upaya-upaya kita mengurangi emisi. Kita tidak ingin membuat upaya yang hanya menghasilkan pengurangan emisi dua ton, tapi kita laporkan lima ton. Karenanya kita menyambut baik adanya pengaturan untuk MRV. Bahkan Indonesia dalam kerjasama dengan Norwegia memasukan pembuatan mekanisme MRV yang independen sebagai salah satu yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam memanfaatkan pendanaan dari Norwegia.”
Diskusi berlangsung di ruang pertemuan National Press Club dan dihadiri oleh duta besar Indonesia - Dr. Dino Djalal, para aktivis lingkungan dari organisasi nirlaba di Amerika, perwakilan-perwakilan universitas, serta pengamat dan cendekiawan bidang lingkungan hidup.
