Bagi media yang berani seperti 'Malaysiakini' yang tegar menghadapi kemurkaan Perdana Menteri tersingkir Najib Razak akibat pemberitaan tuduhan korupsi terhadapnya, operasi mereka kini menjadi lebih mudah.
Tetapi dengan kasus korupsi Najib kini menjadi berita utama di jejaring media utama, perubahan nyata terjadi dalam media terkemuka Malaysia, ujar pemimpin redaksi Malaysiakini Steven Gan.
“Saya sudah menjadi wartawan di Malaysia selama lebih dari 25 tahun. Menurut saya, ini pertama kali saya merasa optimistis bahwa akan ada kebebasan yang lebih besar, tidak hanya pada media tetapi juga pada kebebasan berpendapat dan berbicara bagi orang Malaysia,” ujarnya.
"Untuk media arus utama yang selama ini tidak bebas beroperasi karena dikendalikan pemerintah, kekangan itu tentu telah hilang dan hasil liputan mereka mengalami perubahan cukup besar," imbuhnya.
Namun, pesan beragam dari koalisi yang mengakhiri kekuasaan satu partai selama 60 tahun di Malaysia Mei lalu telah membuat beberapa pengawas media cemas sehubungan kekompakan komitmen reformasi media mereka.
Pakatan Harapan, koalisi unik partai-partai yang dipimpin musuh lama dan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, mengikut-sertakan reformasi media di dalam manifesto partai mereka.
Namun, orang masih ingat Mahathir sebagai perdana menteri yang membreidel media berita semasa menjabat selama 20 tahun sebelumnya dan antusiasmenya pada kebebasan pers tampak lebih dingin dibandingkan rekan-rekan koalisinya.
“Kalian tahu, saya tidak menerapkan demokrasi liberal seperti yang kalian temui di Amerika atau negara lain karena di sini kita menghadapi kendala. Penduduk kita multiras yang jika tidak dikelola dengan baik akan segera timbul konflik dan bahkan saling berkelahi,” ujar Mahathir dalam wawancara dengan VOA baru-baru ini.
“Jadi, kami mengawasi untuk memastikan ketika kalian menerbitkan sesuatu, itu tidak dengan sengaja membangkitkan sentimen ras. Kalau kalian melakukannya, maka kami harus membatasi. Di luar itu, ada kebebasan pers di Malaysia,” ujarnya.
Mahathir dari dulu berpendapat bahwa hubungan etnis Melayu, Tionghoa, India, dan lain-lain sangat sensitif sehingga hak-hak tertentu harus dibatasi.
Menurut Ed Legaspi, direktur eksekutif Aliansi Pers Asia Tenggara, tidak mengherankan baginya bahwa tema itu muncul kembali, tetapi kini saatnya menyadari bahwa masyarakat telah berubah.
Baru-baru ini Mahathir menuai kecemasan karena memberi isyarat, mungkin secara tidak sengaja, bahwa ia hendak mengamandemen, bukannya mencabut, undang-undang berita palsu yang sangat tidak populer.
Pada 22 Mei lalu, koalisi 20 organisasi hak asasi Malaysia, yang gusar akan perkembangan itu, secara terbuka mendesak pemerintah baru agar memenuhi janji-janji yang disampaikan dalam kampanye pemilu, dan sejak itu pemerintah berjanji mencabut sepenuhnya undang-undang itu pada sidang pertama parlemen, 16 Juli nanti. [ka/jm]
