Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai banyak pihak mengancam eksistensi masyarakat adat yang telah hidup ratusan tahun di kawasan itu. Sejumlah pihak juga menyerukan, kawasan yang kini sedang dalam tahap pembangunan itu, bukan “sebuah lahan kosong”.
Pengamat menilai penggunaan ekspatriat atau tenaga kerja asing dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memicu kecemburuan sosial.
Presiden Joko Widodo mempromosikan mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di hadapan sejumlah investor di Singapura. Langkah serupa sudah pernah dilakukan di berbagai kesempatan, namun belum ada investor yang benar-benar menanamkan modal.
Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun di atas lahan yang berstatus hutan. Pakar menilai pembangunan ini sama saja dengan merusak kawasan meski pemerintah berkilah pembangunan tersebut justru membenahi hutan sejalan dengan visi 'forest city.'
Sampai detik ini belum ada investor yang mau berkomitmen untuk menanamkan modal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pengamat menekankan investor masih "wait and see" untuk kelanjutan proyek ini setelah Presiden baru terpilih pada 2024.
Pembangunan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan membuat banyak aktivis lingkungan khawatir. Pasalnya, menurut mereka, pembangunan itu mengancam habitat fauna endemik di sana, termasuk monyet berhidung panjang yang terancam punah, lumba-lumba Irrawaddy, dan orangutan. Tim VOA melaporkan.
Memindahkan ibu kota ke lokasi baru, apalagi di pulau berbeda dari ibu kota lama, telah lama menjadi perhatian pemerhati Indonesia di AS. Guna menjawab pertanyaan hingga keraguan mereka, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono berbicara di sejumlah kota di AS.
Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam acara Leaders Retreat, Kamis (16/3), untuk mempromosikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menyepakati sejumlah kerja sama lainnya.
Tunjukkan lebih banyak
