Kiprah Perempuan

Kandidat Wali Kota yang Mantan Pengungsi Asal Somalia Ingin Cetak Sejarah di AS

Seorang perempuan keturunan Somalia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai kandidat wali kota St. Louis Park, kota di negara bagian Minnesota. Jika terpilih, ia akan menjadi muslim dan keturunan Somalia pertama yang menjabat wali kota di negara bagian itu. 

Pakar PBB: Perlakuan Taliban terhadap Perempuan Bisa Dikategorikan 'Apartheid Gender'

Laporan PBB: Dalam 10 Tahun, Masyarakat Masih Bias terhadap Perempuan

Tina Turner Menginspirasi Para Penyintas KDRT

Peraturan KPU 10/2023 Dinilai Mendegradasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2023 menjadi sorotan dari para aktivis perempuan. Aturan itu dinilai merugikan kaum hawa dan tak mendukung upaya keterwakilan perempuan di parlemen.

Di Museum Tennessee, Fans Mengenang Talenta, Kekuatan dan Pengaruh yang Disebarkan Tina Turner

Diaspora Indonesia Luncurkan Buku Masak di AS

Indonesia dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah, karena kaya berbagai tanaman rempah untuk bumbu dapur dan kesehatan. Salah seorang chef profesional asal Manado, Patty Pandean-Elliott menyajikan aneka resep masakannya dengan berbagai rempah itu, di dalam sebuah buku yang diluncurkan di AS.

Pendaki Gunung Perempuan Asal Pakistan Mendaki Puncak Tertinggi di Dunia

MCC: Perempuan Indonesia Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sebagian dana kontribusi gabungan yang ditanda tangani Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati akhir April lalu, juga digunakan untuk pengembangan pasar modal, serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, selain untuk pembangunan infrastruktur. 

Komnas Perempuan: Bakal Calon Anggota Legislatif Harus Bersih dari Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bakal calon legislatif harus bersih dari kekerasan seksual, baik terhadap anak maupun terhadap perempuan.

KPU akan Revisi Pasal 8 Soal Keterwakilan Perempuan

Setelah menuai protes dari berbagai organisasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya dalam waktu dekat akan merevisi aturan kontroversial tentang pencalonan anggota badan legislatif yang dinilai mengurangi keterwakilan perempuan.