Para pejabat AS mengecam memburuknya situasi HAM di Afghanistan -- terutama bagi perempuan dan anak perempuan -- selama pertemuan dengan perwakilan Taliban Afghanistan di Doha, kata Departemen Luar Negeri AS, Senin (31/7).
Delegasi Amerika juga menyatakan "keprihatinan yang mendalam" mengenai krisis kemanusiaan dan kebutuhan untuk terus mendukung organisasi-organisasi bantuan dan badan-badan PBB yang memberikan bantuan, kata pernyataan Departemen Luar Negeri itu.
Pertemuan tertutup itu adalah salah satu pertemuan pejabat pemerintah AS dan Afghanistan tingkat tertinggi yang diketahui dalam beberapa bulan terakhir. Tim Washington dipimpin oleh Perwakilan Khusus Thomas West dan tim Kabul oleh Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi.
Meski demikian, pernyataan AS ini tidak mengidentifikasi tim Kabul sebagai perwakilan Afghanistan, melainkan hanya sebagai “tetua” dan sebagai “profesional teknokratis.”
Sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Afghanistan yang dikeluarkan pada Senin malam menyebutkan nama Muttaqi, dan mengatakan timnya termasuk perwakilan dari kementerian keuangan dan bank sentral.
Pernyataan itu menyebutkan masalah HAM dibahas, tanpa menjelaskan lebih lanjut, dan mengatakan bahwa pertemuan tersebut terfokus pada diskusi antara kedua belah pihak untuk mengakhiri pembatasan dan sanksi perbankan.
Hak-hak perempuan telah menjadi poin penting dalam negosiasi bantuan dan pengakuan sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021.
Pemerintah Taliban telah melarang anak perempuan dan perempuan mengenyam pendidikan di sekolah menengah dan universitas, melarang mereka dari taman, pasar malam dan pusat kebugaran, dan memerintahkan mereka untuk menutup wajah dan tubuh mereka saat berada di tempat umum.
Rina Amiri, Utusan Khusus AS untuk Perempuan, Anak Perempuan, dan HAM Afghanistan, yang menghadiri pertemuan tersebut, mengatakan dalam sebuah posting di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa ia telah didesak untuk "melibatkan Taliban secara langsung."
"Kami menyerukan penghapusan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk akses ke pendidikan dan pekerjaan; pembebasan tahanan; dan mengakhiri hukuman fisik, dan tindakan keras terhadap media dan kebebasan berekspresi," tulisnya.
Pernyataan Afghanistan mengatakan Kabul "sekali lagi menekankan bahwa untuk membangun kepercayaan, penting untuk menghapus daftar hitam dan melepaskan cadangan keuangan sehingga warga Afghanistan dapat mengembangkan ekonomi mereka tanpa bantuan asing."
Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan terbuka untuk "dialog teknis mengenai masalah stabilisasi ekonomi segera."
Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengatakan delegasi tersebut juga menegaskan kembali seruan untuk memulihkan layanan konsuler bagi warga negaranya secara global.
Beberapa kedutaan Afghanistan beroperasi di bawah otoritas Taliban -- termasuk di Pakistan, Turki dan China -- tetapi banyak ditempati oleh diplomat yang terkait dengan pemerintah sebelumnya yang secara resmi masih diwakili di PBB.
Pernyataan Departemen Luar Negeri AS mengatakan AS mengakui "komitmen berkelanjutan" Kabul untuk tidak membiarkan Afghanistan digunakan sebagai platform untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, dan mencatat adanya "penurunan serangan teroris dalam skala besar terhadap warga sipil Afghanistan."
Pernyataan tersebut juga mengatakan AS mengakui "penurunan yang signifikan dalam budidaya" bunga poppy selama musim tanam ini.
Sejak mengambil alih, otoritas Taliban telah melarang budidaya tanaman yang digunakan untuk membuat opium tersebut. [ab/uh]
Forum