Perdana Menteri Yunani menyambut hangat keputusan Perancis untuk meningkatkan kekuatan militernya di bagian timur Laut Tengah, di mana kapal-kapal Turki dan Yunani saling membayangi menyusul usaha eksplorasi energi yang digelar Ankara di perairan yang diklaim Athena sebagai miliknya.
Sementara itu, Turki menuduh Yunani dan Siprus mengganggu hak-haknya di Laut Tengah dan bersumpah akan membela kepentingannya di kawasan itu. Meski demikian, Turki juga menyerukan dialog untuk menyelesaikan pertikaian.
Dalam sebuah cuitannya di Twitter, Kyriakos Mitsotakis menyebut Presiden Perancis Emmanuel Macron sebagai teman sejati Yunani dan juga pelindung kuat nilai-nilai Eropa dan hukum internasional.
Ketegangan yang meningkat itu terjadi setelah Turki mengirim kapal risetnya, yang dikawal dua kapal perang, ke perairan antara Pulau Crete, Yunani, dan Siprus. Kapal itu bertujuan mengeksplorasi potensi cadangan minyak dan gas di kawasan itu, menyusul penemuan serupa di bagian-bagian lain di kawasan itu.
Yunani mengklaim, beberapa bagian yang dieksplorasi Turki adalah wilayah perairannya dan menuntut agar kapal-kapal Turki itu ditarik mundur. Turki bersikeras mengatakan berhak melangsungkan riset di kawasan itu. Yunani kemudian menyiagakan militernya, dan mengirim kapal-kapal perang ke kawasan itu.
Di Ankara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan kembali seruannya untuk melangsungkan dialog. Ia mengatakan, ia akan melangsungkan pembicaraan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kamis (13/8) untuk membahas perselisihan itu. Pemimpin Turki itu menuduh Perancis memprovokasi Yunani dan Siprus untuk mengambil langkah-langkah keliru.
Kementerian Pertahanan Yunani mengatakan, dua kapal Perancis, kapal fregat Lafayette dan kapal serbu amfibi Tonnerre, melangsungkan latihan bersama dengan empat kapal fregat Yunani di wilayah timur Laut Tengah, yang mencakup kawasan di mana Turki menggelar eksplorasi.
Kementerian Pertahanan Perancis mengatakan, kehadiran militernya di Laut Tengah merupakan bagian dari usaha negara itu dalam memenuhi komitmennya untuk mempertahankan kebebasan bernavigasi, memelihara keamanan maritim, dan menghormati hukum internasional. [ab/uh]
