JAKARTA —
Wakil Presiden Boediono pada Selasa malam (19/6) di Jakarta mengatakan pemerintah berharap masyarakat tidak berlebihan membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski dipastikan harganya akan naik. Hal tersebut disampaikan Boediono menanggapi kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi di beberapa daerah.
“Menjelang nanti hari H-nya, tentu nanti presiden akan memutuskan kapan, menunggu persiapan-persiapan dari program-program ini. Maka kita harapkan masyarakat tenang sajalah, tidak usah kita borong-borong BBM sebelumnya, kalau mau beli ya secukupnya saja,” ujar Boediono.
Terkait kenaikan harga komoditas yang terjadi setiap harga BBM naik, Boediono mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya mengendalikan harga yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan, untuk selanjutnya melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengusaha dan pihak-pihak lain.
“Harga bahan pokok akan dicoba untuk kita kendalikan selama beberapa waktu ke depan ini. Memang ini memerlukan langkah-langkah khusus, ini akan digarap oleh Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, belum diberlakukannya harga baru untuk BBM bersubsidi bukan karena pemerintah mengulur-ulur waktu, melainkan karena pemerintah harus mempersiapkan secara matang mekanisme penyaluran bantuan untuk masyarakat kurang mampu akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Tidak ada upaya untuk memperlambat, tetapi ini lebih sekedar proses administratif. Setelah APBNP diketok, ada bantuan sosial yang harus di-disburse, disampaikan uangnya, maka dia butuh proses administrasi. Dengan proses ini selesai kemudian BBM naik, tanggalnya nanti Bapak Presiden yang akan menyampaikan”
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial, Andi Zainal Abidin Dulung, mengatakan Kementerian Sosial yang paling disibukkan saat pemerintah menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi siap melaksanakan tugas.
“Mungkin kalau jadi, misalnya hari Jumat berarti Sabtu, Insya Allah sudah siap,” ujarnya.
Seorang pemilik warung makan, Maryati, mengatakan bahwa dampak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sangat dirasakannya, karena harga komoditas pangan di pasar naik, membuatnya sulit menetapkan harga dagangannya.
Pengamat dari lembaga kajian ekonomi Indef, Hendri Saparini berpendapat, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terutama terkait masalah ekonomi seringkali merugikan masyarakat, dan persoalan pangan paling cepat terkena dampak.
“Kalau sudah seperti ini kan berarti pelaku-pelaku kecil yang akan tertekan. Ini karena nggak ada perencanaan apa yang harus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita di level bawah,” ujarnya.
Upaya pengendalian harga pangan yang dijanjikan pemerintah, tambahnya, harus memprioritaskan stabilitas harga dan stok beras karena sangat dibutuhkan masyarakat.
“Yang pertama adalah beras. Beras ini harus ada manajemen stok dan juga manajemen produksi. Diawali bahkan dari ketepatan data, harus ada instruksi yang jelas sehingga tidak ada perbedaan data antara Kementerian Pertanian dengan Bulog,” ujarnya.
Selain bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, pemerintah juga akan menyalurkan batuan lain untuk masyarakat kurang mampu sebagai kompensasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
Bantuan tersebut adalah pemberian beras khusus untuk masyarakat miskin, bantuan siswa miskin (BSM), serta program keluarga harapan (PKH), diantaranya bantuan kesehatan. Program tersebut disalurkan untuk sekitar 15,5 juta keluarga kurang mampu di Indonesia.
“Menjelang nanti hari H-nya, tentu nanti presiden akan memutuskan kapan, menunggu persiapan-persiapan dari program-program ini. Maka kita harapkan masyarakat tenang sajalah, tidak usah kita borong-borong BBM sebelumnya, kalau mau beli ya secukupnya saja,” ujar Boediono.
Terkait kenaikan harga komoditas yang terjadi setiap harga BBM naik, Boediono mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya mengendalikan harga yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan, untuk selanjutnya melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengusaha dan pihak-pihak lain.
“Harga bahan pokok akan dicoba untuk kita kendalikan selama beberapa waktu ke depan ini. Memang ini memerlukan langkah-langkah khusus, ini akan digarap oleh Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, belum diberlakukannya harga baru untuk BBM bersubsidi bukan karena pemerintah mengulur-ulur waktu, melainkan karena pemerintah harus mempersiapkan secara matang mekanisme penyaluran bantuan untuk masyarakat kurang mampu akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Tidak ada upaya untuk memperlambat, tetapi ini lebih sekedar proses administratif. Setelah APBNP diketok, ada bantuan sosial yang harus di-disburse, disampaikan uangnya, maka dia butuh proses administrasi. Dengan proses ini selesai kemudian BBM naik, tanggalnya nanti Bapak Presiden yang akan menyampaikan”
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial, Andi Zainal Abidin Dulung, mengatakan Kementerian Sosial yang paling disibukkan saat pemerintah menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi siap melaksanakan tugas.
“Mungkin kalau jadi, misalnya hari Jumat berarti Sabtu, Insya Allah sudah siap,” ujarnya.
Seorang pemilik warung makan, Maryati, mengatakan bahwa dampak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sangat dirasakannya, karena harga komoditas pangan di pasar naik, membuatnya sulit menetapkan harga dagangannya.
Pengamat dari lembaga kajian ekonomi Indef, Hendri Saparini berpendapat, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terutama terkait masalah ekonomi seringkali merugikan masyarakat, dan persoalan pangan paling cepat terkena dampak.
“Kalau sudah seperti ini kan berarti pelaku-pelaku kecil yang akan tertekan. Ini karena nggak ada perencanaan apa yang harus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita di level bawah,” ujarnya.
Upaya pengendalian harga pangan yang dijanjikan pemerintah, tambahnya, harus memprioritaskan stabilitas harga dan stok beras karena sangat dibutuhkan masyarakat.
“Yang pertama adalah beras. Beras ini harus ada manajemen stok dan juga manajemen produksi. Diawali bahkan dari ketepatan data, harus ada instruksi yang jelas sehingga tidak ada perbedaan data antara Kementerian Pertanian dengan Bulog,” ujarnya.
Selain bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, pemerintah juga akan menyalurkan batuan lain untuk masyarakat kurang mampu sebagai kompensasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
Bantuan tersebut adalah pemberian beras khusus untuk masyarakat miskin, bantuan siswa miskin (BSM), serta program keluarga harapan (PKH), diantaranya bantuan kesehatan. Program tersebut disalurkan untuk sekitar 15,5 juta keluarga kurang mampu di Indonesia.
