JAKARTA —
Seusai pembahasan RAPBN Perubahan atau RAPBNP 2013 pemerintah dan badan anggaran DPR RI, Jum’at lalu, DPR akan melaksanakan sidang paripurna terkait disetujui atau tidaknya pengesahan RAPBNP 2013.
Jika disahkan maka harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi otomatis naik karena adanya pengurangan anggaran subsidi dan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) seperti yang tertuang dalam RAPBNP 2013.
Diperkirakan akan terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di sekitar gedung MPR/DPR, selama berlangsungnya sidang paripurna, Senin (17/6). Pihak kepolisian akan menjaga ketat gedung MPR/DPR serta beberapa lokasi lainnya termasuk stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.
Dalam dialog di Jakarta, Sabtu (15/6), analis komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Jakarta, Heri Budianto mengatakan dengan dilaksanakannya sidang paripurna tersebut seharusnya dapat sekaligus mengingatkan pemerintah dan DPR saatnya membedakan kepentingan politik dan kepentingan rakyat.
“Apabila DPR menyetujui APBNP, lalu kemudian harga BBM naik konsekuensinya adalah mari kita kawal sama-sama kompensasi itu karena bisa dijadikan strategi komunikasi politik oleh partai untuk meraih dukungan. Publik harus cerdas memahami, tidak harus melihat pertarungan politik elite yang mempunyai muatan-mulatan politis," kata Heri Budianto.
"Memang kita nggak bisa menghindari kalau BBM naik, semua akan mempunyai implikasi. Ini bersamaan dengan puasa, hari raya, tahun ajaran baru dan lain sebagainya. Betapa rakyat sangat sulit seusai sidang paripurna tanggal 17. Tolong juga partai manapun betul-betul mengawal distribusi dari kompensasi yang akan diberikan,” tambah Heri.
Partai Golkar, partai yang mendukung harga BBM bersubsidi naik menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian BLSM positif. Wakil Sekjen Partai Golkar, Satya Widya Yudha, partai Golkar menyatakan akan mendukung pemerintah dalam sidang paripurna.
“Kewenangan eksekutif sudah jelas ya, tampak dari keberanian mereka melakukan pembahasan APBNP tahun 2013. Tugas DPR, dalam hal ini Fraksi Partai Golkar, kita berjuang bagaimana kita menjamin agar dampak dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut masyarakat tidak dirugikan," kata Satya Widya Yudha.
Sementara Partai Hanura menegaskan tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan menurut Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Hussein, Partai Hanura ingin pemerintah juga tegas menghadapi partai-partai yang tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah.
“Presiden SBY berani atau tidak menaikkan harga BBM, jangan ini diayun dibuat berlarut-larut sehingga harganya tidak menentu. Kalau misalnya mau menendang partai yang tidak sepaham di dalam koalisi, ya silahkan dikeluarkan. Jangan ini dipertontonkan seperti sinetron,” jelas Saleh Hussein.
Sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan pemberian BLSM juga ditegaskan Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait. “Kita tidak mungkin dipaksakan punya pendirian yang sama, itu sangat dipengaruhi oleh ideologi, dan juga bagaimana kita melihat aspirasi rakyat. Apa yang berkembang, apa yang menjadi harapan, ada benang merah antara aspirasi dan yang diperjuangkan di dalam gedung DPR," kata Maruarar Sirait. "Hari Senin, akan terjadi perbedaan antara persepsi dan yang diperjuangkan. Kami melihat ada suatu distorsi. Harus kompak kebijakan pemerintah-kebijakan DPR, padahal DPR itu tugasnya mengawasi pemerintah," lanjutnya.
Menurut Sirait, PDIP tidak ragu-ragu memberi dukungan kepada pemerintah, dengan memberikan contoh pada saat memberikan subsidi bagi perumahan murah, pemberian subsidi bagi petani, nelayan, reformasi birokrasi. Dan sekali ini, Sirait menambahkan, PDIP tidak ragu-ragu berbeda dengan pemerintah karena yakin kebijakan ini berbeda dengan mayoritas aspirasi rakyat Indonesia.
Jika disahkan maka harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi otomatis naik karena adanya pengurangan anggaran subsidi dan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) seperti yang tertuang dalam RAPBNP 2013.
Diperkirakan akan terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di sekitar gedung MPR/DPR, selama berlangsungnya sidang paripurna, Senin (17/6). Pihak kepolisian akan menjaga ketat gedung MPR/DPR serta beberapa lokasi lainnya termasuk stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.
Dalam dialog di Jakarta, Sabtu (15/6), analis komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Jakarta, Heri Budianto mengatakan dengan dilaksanakannya sidang paripurna tersebut seharusnya dapat sekaligus mengingatkan pemerintah dan DPR saatnya membedakan kepentingan politik dan kepentingan rakyat.
“Apabila DPR menyetujui APBNP, lalu kemudian harga BBM naik konsekuensinya adalah mari kita kawal sama-sama kompensasi itu karena bisa dijadikan strategi komunikasi politik oleh partai untuk meraih dukungan. Publik harus cerdas memahami, tidak harus melihat pertarungan politik elite yang mempunyai muatan-mulatan politis," kata Heri Budianto.
"Memang kita nggak bisa menghindari kalau BBM naik, semua akan mempunyai implikasi. Ini bersamaan dengan puasa, hari raya, tahun ajaran baru dan lain sebagainya. Betapa rakyat sangat sulit seusai sidang paripurna tanggal 17. Tolong juga partai manapun betul-betul mengawal distribusi dari kompensasi yang akan diberikan,” tambah Heri.
Partai Golkar, partai yang mendukung harga BBM bersubsidi naik menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian BLSM positif. Wakil Sekjen Partai Golkar, Satya Widya Yudha, partai Golkar menyatakan akan mendukung pemerintah dalam sidang paripurna.
“Kewenangan eksekutif sudah jelas ya, tampak dari keberanian mereka melakukan pembahasan APBNP tahun 2013. Tugas DPR, dalam hal ini Fraksi Partai Golkar, kita berjuang bagaimana kita menjamin agar dampak dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut masyarakat tidak dirugikan," kata Satya Widya Yudha.
Sementara Partai Hanura menegaskan tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan menurut Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Hussein, Partai Hanura ingin pemerintah juga tegas menghadapi partai-partai yang tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah.
“Presiden SBY berani atau tidak menaikkan harga BBM, jangan ini diayun dibuat berlarut-larut sehingga harganya tidak menentu. Kalau misalnya mau menendang partai yang tidak sepaham di dalam koalisi, ya silahkan dikeluarkan. Jangan ini dipertontonkan seperti sinetron,” jelas Saleh Hussein.
Sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan pemberian BLSM juga ditegaskan Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait. “Kita tidak mungkin dipaksakan punya pendirian yang sama, itu sangat dipengaruhi oleh ideologi, dan juga bagaimana kita melihat aspirasi rakyat. Apa yang berkembang, apa yang menjadi harapan, ada benang merah antara aspirasi dan yang diperjuangkan di dalam gedung DPR," kata Maruarar Sirait. "Hari Senin, akan terjadi perbedaan antara persepsi dan yang diperjuangkan. Kami melihat ada suatu distorsi. Harus kompak kebijakan pemerintah-kebijakan DPR, padahal DPR itu tugasnya mengawasi pemerintah," lanjutnya.
Menurut Sirait, PDIP tidak ragu-ragu memberi dukungan kepada pemerintah, dengan memberikan contoh pada saat memberikan subsidi bagi perumahan murah, pemberian subsidi bagi petani, nelayan, reformasi birokrasi. Dan sekali ini, Sirait menambahkan, PDIP tidak ragu-ragu berbeda dengan pemerintah karena yakin kebijakan ini berbeda dengan mayoritas aspirasi rakyat Indonesia.
