Lokalisasi Dolly akan ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya meskipun mengalami tarik ulur antara pihak yang mendukung dan yang menolak. Dolly yang konon merupakan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara menjadi ladang subur bisnis prostitusi dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, tetapi juga lahan hijau bagi penularan virus HIV/ AIDS yang semakin meningkat jumlah penderitanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menutup Lokalisasi Dolly, setelah data penderita HIV/ AIDS di Jawa Timur dan Surabaya terus meningkat, terutama dari kalangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Dolly dan sekitarnya.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan di bidang lapangan pekerjaan serta tempat pembinaan agar PSK yang ada di Lokalisasi Dolly dapat meninggalkan pekerjaan lamanya.
“Ya masa saya dengan pak Kapolda sama pak Pangdam itu kalau meninggal ditagih, kamu jadi Gubernur kok diam saja Dolly seperti itu, lha kita dorong lah, masa harus dipelihara terus. Kalau permasalahannya ekonomi apa permasalahannya ya cari solusi. Ya kalau perlu kemudian ada diklat, kalau bantuan pelatihan apa, biasanya seperti itu pingin dapatnya cepat, misalkan meracang, kemudian salon atau apa, kalau dia suruh transmigrasi kan tidak mau, trus jadi petani kan tidak mau, karena itu hasilnya lama, cari yang cepat. Prinsip dasarnya masa terus menerus dibiarkan seperti itu,” ungkap Gubernur Soekarwo.
Selama ini Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan peraturan, yang melarang adanya PSK yang baru di Lokalisasi Dolly serta lokalisasi yang lainnya di Surabaya, untuk menekan jumlah PSK setiap tahunnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Eko Haryanto mengatakan, upaya pembinaan terus dilakukan, terhadap PSK dan Mucikari, yang bertujuan mengurangi jumlah PSK di Surabaya.
“Sebenarnya pemerintah kota itu sejak tahun 2003 sudah punya rencana ke arah penutupan, goal-nya adalah penutupan, tapi kan kita melakukan upaya-upaya macam-macam ya. Salah satu upaya yang disana itu pengajian, kemudain pemberdayaan WTS (Wanita Tuna Susila) yang dulu itu seperti itu, terus upaya-upaya lain. Jadi ketika bulan Ramadhan itu selalu kita tutup,” jelas Eko Haryanto.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, penutupan Lokalisasi Dolly tidak dapat dilakukan dengan segera dan total, karena menyangkut banyak persoalan terutama aspek ekonomi masyarakat.
“Tidak bisa sekedar ditutup, akar masalahnya itu apa, diawal saya sudah sampaikan itu, tidak bisa sekedar ditutup. Karena kalau sekedar ditutup, nanti kalau ini tersebar kemana-mana, kemudian dia bawa penyakit siapa pun bisa terkena karena itu. Jadi butuh koordinasi dengan propinsi, koordinasi dengan daerah, jadi tidak bisa penyelesaiannya itu hanya sekedar (ditutup). Jadi kita bagaimana membina dulu gitu, sebelum kita lepas, karena bagaimana pun berangkatnya mereka mempunyai masalah perekonomian. Nah ini yang harus kita benahi dulu,” kata Walikota Tri Rismaharini.
Program pemasangan Kamera Pengintai (CCTV) oleh Pemerintah Kota Surabaya di beberapa lokasi di Surabaya didukung Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, yang menyarankan pemasangan CCTV di sekitar Lokalisasi Dolly dengan tujuan memberikan efek malu kepada para pelanggan di Lokalisasi.
