Hakim Pengadilan Tinggi George Odunga hari Jumat mengatakan undang-undang baru anti-terorisme menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi.
Langkah tersebut menyusul tuntutan hukum oleh oposisi Kenya.
Setelah menandatangani undang-undang kontroversial yang disahkan parlemen, Presiden Uhuru Kenyatta bulan lalu mengatakan undang-undang itu memberi negara beberapa alat yang dibutuhkan guna melawan ancaman teroris.
Perubahan undang-undang keamanan negara itu menambah masa tahanan tersangka tanpa dakwaan menjadi 360 hari dari 90 hari dan memberlakukan aturan ketat tentang cara media melaporkan soal keamanan.
Pengecam mengatakan langkah itu mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat.
Presiden Kenyatta mengatakan hanya mereka yang terlibat kegiatan kriminal yang perlu takut akan undang-undang itu.
