Utusan Khusus PBB untuk Birma mengatakan langkah baru-baru ini oleh pemerintah baru Birma dapat memajukan transisi negara itu ke demokrasi, tetapi banyak masalah hak azasi yang gawat masih tetap ada.
Tomas Ojea Quintana, penyelidik khusus PBB mengenai hak azasi di Birma, mengatakan hari Rabu ia gembira oleh janji pemerintah untuk melakukan reformasi.
Tetapi, ia mengatakan bahwa diskriminasi terhadap suku-suku dan agama minoritas masih banyak dan tata peradilan negara itu tidak independen dan tidak netral. Ia mengemukakan bahwa pihak berwenang terus menyekap sejumlah besar tahanan.
Quintana membahas keadaan tersebut di hadapan komite hak azasi Majelis Umum PBB, setelah kunjungannya baru-baru ini ke Birma.
Ia mengatakan pemerintah sipil yang baru yang mengambil alih bulan Maret menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlunya meningkatkan keadaan sosio-ekonomi dan mengakhiri konflik bersenjata dengan suku-suku minoritas di utara negara itu.
Utusan PBB tadi meminta kepada masyarakat internasional agar membantu pemerintah Birma menghadapi tantangan ini.
