Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama mengatakan pemerintah akan memberikan dana hibah bagi pelaku pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun. Menurutnya, dana hibah tersebut merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.
Ia berharap dana hibah pariwisata ini bisa membantu pemerintah daerah (pemda) yang saat ini mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dan gangguan finansial akibat perebakan virus corona.
“Melalui hibah pariwisata diharapkan industri dapat terbantu untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan atau disingkat 4K, yakni kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Atau kita menyebutnya CHSE atau cleanliness, health, safety, and environmental sustainability,” ujar Wishnu dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10).
Dengan adanya berbagai perbaikan, terutama penerapan protokol kesehatan di berbagai destinasi wisata di tanah air, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan, sehingga secara perlahan namun pasti dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Dana hibah ini, kata Wishnu, akan diserahkan melalui mekanisme transfer dana tunai ke para pelaku bisnis di sektor pariwisata dan pemerintah daerah di 101 kabupaten/kota dengan berdasarkan beberapa kriteria.
“Yaitu ibu kota 34 provinsi, berada di 10 destinasi wisata prioritas dan lima destinasi super prioritas, daerah yang termasuk calender of events, destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari pajak hotel dan restoran minimal 15 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2019,” jelasnya.
Nantinya, dana hibah ini akan ditransfer ke daerah sebesar 70 persen untuk hotel dan restoran berdasarkan data realisasi pajak hotel dan pajak restoran (PHPR) tahun 2019 di pemda masing-masing. Sedangkan, 30 persen akan diberikan kepada pemda untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi. Hibah pariwisata ini, ujarnya, akan disalurkan hingga Desember 2020.
Indonesia Akan Resesi, Bagaimana Sikap Pemerintah?
Dalam kesempatan yang sama Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan sampai akhir September 2020, pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 150 triliun untuk memulihkan perekonomian tanah air. Kemudian, hingga pekan kedua Oktober kemarin, kata Budi, pemerintah sudah berhasil menyalurkan dana untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 344,43 triliun.
“Atau hampir 50 persen dari total anggaran yang Rp 695,2 triliun. Mudah-mudahan sisa waktu kita sampai akhir tahun bisa kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin menyalurkan sisa anggaran yang mencapai Rp 695 triliun,” ujar Budi.
Budi menjelaskan dari enam program PEN yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan, program di sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda penyerapannya masih relatif rendah. Maka dari itu, ia berharap dengan bantuan dana hibah untuk pemda dapat membantu penyerapan anggaran tersebut, agar perekonomian nasional cepat pulih.
Ketika ditanya, apakah Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi, Budi tidak bersedia berkomentar banyak. Yang pasti, kata Budi yang juga Wakil Menteri BUMN ini, dana yang telah disalurkan hingga Rp150 triliun sampai akhir September diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Indonesia pada kuartal-IV nanti.
“Kami sudah berhasil menyalurkan Rp 150 triliun di kuartal-III ini. Kalau menurut teman-teman yang dari ahli ekonomi, fiscal multiplier kita 2,1 kali jadi harusnya bisa memberikan dampak ke GDP (Produk Domestik Bruto -red) Rp 300 triliun karena 2x150 triliun. Angka pertumbuhan kuartal ketiga belum keluar jadi saya tidak mau berspekulasi apakah masuk resesi atau tidak saya rasa tunggu nanti hasil pengumuman dari BPS,” paparnya. [gi/ab]
