Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton telah menyatakan keprihatinan tentang rancangan undang-undang baru Rusia yang memperluas definisi makar.
Kantor Ashton mengeluarkan pernyataan hari Kamis yang mengatakan "hukum baru itu akan memperluas cakupan penuntutan dan mengurangi beban pembuktian atas tuduhan pengkhianatan dan spionase."
Hukum yang kini berlaku menggambarkan pengkhianatan tingkat tinggi sebagai spionase atau bantuan lainnya ke negara asing yang merusak keamanan eksternal Rusia. RUU baru itu memperluasnya dengan menyertakan tindakan-tindakan yang digambarkan sebagai melawan "ketertiban konstitusi, kedaulatan dan integritas teritorial dan negara” Rusia. RUU itu juga juga mengubah interpretasi pengkhianatan yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti bantuan keuangan atau konsultasi ke negara asing atau organisasi internasional.
Majelis rendah Rusia, atau Duma, hari Selasa dengan suara bulat mensahkan RUU disusun oleh Dinas Keamanan Federal itu. RUU itu diperkirakan akan segera disahkan oleh majelis tinggi sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Vladimir Putin.
Para pengecam mengatakan undang-undang itu merupakan bagian dari tindakan keras Kremlin terhadap warga yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Kantor Ashton mengeluarkan pernyataan hari Kamis yang mengatakan "hukum baru itu akan memperluas cakupan penuntutan dan mengurangi beban pembuktian atas tuduhan pengkhianatan dan spionase."
Hukum yang kini berlaku menggambarkan pengkhianatan tingkat tinggi sebagai spionase atau bantuan lainnya ke negara asing yang merusak keamanan eksternal Rusia. RUU baru itu memperluasnya dengan menyertakan tindakan-tindakan yang digambarkan sebagai melawan "ketertiban konstitusi, kedaulatan dan integritas teritorial dan negara” Rusia. RUU itu juga juga mengubah interpretasi pengkhianatan yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti bantuan keuangan atau konsultasi ke negara asing atau organisasi internasional.
Majelis rendah Rusia, atau Duma, hari Selasa dengan suara bulat mensahkan RUU disusun oleh Dinas Keamanan Federal itu. RUU itu diperkirakan akan segera disahkan oleh majelis tinggi sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Vladimir Putin.
Para pengecam mengatakan undang-undang itu merupakan bagian dari tindakan keras Kremlin terhadap warga yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
