Rancangan resolusi yang diajukan tiga negara Afrika ke Dewan Keamanan PBB mungkin akan mengalihkan tanggung jawab penjagaan keamanan di Afrika kepada pasukan Uni Afrika. Resolusi yang diajukan oleh Ethiopia, Guinea Khatulistiwa dan Pantai Gading menyerukan supaya PBB mengongkosi misi-misi penjagaan keamanan yang dipimpin oleh Uni Afrika.
Sebagian besar operasi penjagaan keamanan di Afrika kini dijalankan oleh pasukan PBB, tapi peran Uni Afrika dalam hal itu juga terus bertambah, khususnya di Somalia yang sedang berjuang melawan pemberontakan yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun.
Kalau disahkan oleh PBB, resolusi itu akan mengalihkan sebagian tugas penjagaan keamanan kepada Uni Afrika yang bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia.
Rancangan resolusi itu mendapat dukungan Perancis dan China, dua anggota tetap Dewan Keamanan. Tapi Amerika mengajukan keprihatinan bahwa pengalihan tugas seperti itu akan meningkatkan ongkos penjagaan keamanan dan mempersulit usaha menumpas pelanggaran HAM di kawasan-kawasan sengketa.
Keprihatinan ini mencerminkan kebijakan Amerika tentang usaha penjagaan keamanan di Afrika sejak zaman pemerintahan presiden Bush.
Kata Grant Harris, pejabat urusan Afrika dalam pemerintahan Presiden Obama, “Pemerintah Amerika sejak lama prihatin bahwa usaha-usaha pengalihan tugas penjagaan keamanan akan merugikan penegakan HAM.”
Pendanaan pasukan penjaga keamanan PBB diongkosi oleh anggota PBB sesuai dengan pendapatan kotor mereka. Pemerintah Amerika dan China adalah penyumbang terbesar, walaupun China membayar kurang dari sumbangan Amerika yang berjumlah lebih dari dua milyar dolar.
Pemerintah Amerika harus bisa diyakinkan bahwa pelaksanaan resolusi itu tidak akan merugikan HAM, dan Amerika punya hak untuk memveto tiap rancangan resolusi.
Menurut Harris lagi, berbagai ide untuk mengurus pasukan penjaga keamanan Afrika itu terus berkembang, khususnya untuk lebih memberdayakan Uni Afrika. (ii)
