Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump divonis pada hari Jumat (10/1) dalam kasus uang tutup mulut, tetapi hakim menolak untuk menjatuhkan hukuman apa pun – sebuah hasil yang memperkuat vonis bersalah Trump, tapi memungkinkannya untuk kembali ke Gedung Putih tanpa dibebani oleh ancaman hukuman penjara atau denda.
Vonis Trump yang berupa 'pembebasan tanpa syarat' ini mengakhiri sebuah kasus yang tidak biasa, yang mana mantan dan presiden terpilih itu didakwa dengan 34 kejahatan, diadili selama hampir dua bulan, dan dinyatakan bersalah oleh juri atas setiap dakwaan.
Namun, jalan putar hukum – dan rincian yang disiarkan di pengadilan terkait rencana untuk mengubur tuduhan perselingkuhan – tidak merugikan Trump di mata para pemilih, yang memilihnya untuk masa jabatan kedua.
Hakim Manhattan Juan M. Merchan bisa saja menghukum Trump – anggota Partai Republik berusia 78 tahun – hingga empat tahun penjara.
Namun sebaliknya, ia memilih mengakhiri kasus tersebut secara efektif dengan memberikan vonis untuk menghindari masalah konstitusional yang pelik, sekaligus memastikan bahwa Trump akan menjadi pemangku jabatan presiden pertama yang divonis bersalah karena kasus kejahatan.
Merchan mengatakan bahwa, seperti saat menghadapi terdakwa lainnya, ia harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan sebelum menjatuhkan hukuman, tetapi perlindungan hukum yang akan diberikan Trump sebagai seorang presiden Amerika Serikat "adalah faktor yang lebih penting daripada faktor lainnya."
"Meskipun perlindungan hukum tersebut sangat luas, satu kekuatan yang tidak diberikan adalah penghapusan putusan juri," kata Merchan.
Trump, yang berbicara singkat di pengadilan saat ia muncul secara virtual dari rumahnya di Florida, mengatakan persidangan pidana dan vonisnya "merupakan pengalaman yang sangat buruk" dan bersikeras bahwa ia tidak melakukan kejahatan apa pun.
Sang mantan presiden kembali mengecam kasus tersebut – satu-satunya dari empat dakwaan pidananya yang telah diadili dan mungkin satu-satunya yang akan pernah diadili.
"Ini adalah perburuan politik. Ini dilakukan untuk merusak reputasi saya sehingga saya akan kalah dalam pemilu, dan jelas, itu tidak berhasil," kata Trump.
Trump menyebut kasus itu sebagai "penggunaan pemerintah sebagai senjata" dan "memalukan bagi New York."
Menjelang pelantikan Trump yang tinggal 10 hari lagi, Merchan telah mengindikasikan bahwa ia merencanakan menjatuhkan 'pembebasan tanpa syarat', dan jaksa penuntut tidak menentangnya.
Jaksa penuntut mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka mendukung vonis 'tanpa hukuman', tetapi mereka tetap mengecam serangan Trump terhadap sistem hukum selama dan setelah kasus tersebut.
"Mantan Presiden Amerika Serikat dan Presiden yang akan dilantik ini telah terlibat dalam kampanye terkoordinasi untuk melemahkan legitimasinya," kata jaksa penuntut Joshua Steinglass.
Alih-alih menunjukkan penyesalan, Trump justru "memandang rendah" putusan juri dan sistem peradilan pidana, kata Steinglass. Seruan Trump untuk melakukan pembalasan terhadap mereka yang terlibat dalam kasus tersebut – termasuk menyerukan agar sang hakim dicabut izin praktiknya – "telah menyebabkan kerusakan yang bertahan lama pada persepsi publik terhadap sistem peradilan pidana, dan telah menempatkan petugas pengadilan dalam bahaya."
Saat ia muncul secara virtual, Trump duduk bersama pengacaranya Todd Blanche, yang ia tunjuk menjadi pejabat Departemen Kehakiman dengan peringkat kedua tertinggi, dalam pemerintahannya yang baru.
"Secara hukum, kasus ini seharusnya tidak diajukan," kata Blanche, menegaskan kembali niat Trump untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Secara teknis, hal itu tidak dapat terjadi hingga ia dijatuhi hukuman.
Kasus uang tutup mulut itu menuduh Trump memalsukan catatan bisnisnya untuk menutupi pembayaran sebesar $130.000 (Rp2 miliar) kepada aktris porno Stormy Daniels.
Daniels dibayar pada akhir kampanye Trump tahun 2016, untuk tidak berbicara kepada publik terkait hubungan seksualnya dengan Trump, yang Daniels klaim terjadi satu dekade sebelumnya.
Trump mengatakan tidak ada hubungan seksual di antara mereka, dan ia berpendapat bahwa lawan politiknya mengarang tuntutan palsu untuk mencoba menjatuhkannya.
"Saya tidak pernah memalsukan catatan bisnis. Itu adalah tuduhan palsu yang dibuat-buat," tulis Trump di media sosial Truth Social miliknya minggu lalu.
Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg, yang kantornya mengajukan tuntutan, adalah anggota Partai Demokrat.
Kantor Bragg mengatakan dalam dokumen pengadilan hari Senin (6/1) bahwa Trump melakukan "pelanggaran serius yang menyebabkan kerugian besar pada kesucian proses pemilihan dan integritas pasar keuangan New York."
Meskipun tuduhan spesifiknya adalah tentang cek dan buku besar, tuduhan yang mendasarinya tidak jelas dan terkait dengan kebangkitan politik Trump.
Jaksa penuntut mengatakan Daniels dibayar — melalui pengacara pribadi Trump saat itu, Michael Cohen — sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah pemilih mendengar tentang dugaan perselingkuhan Trump.
Trump menyangkal dugaan pertemuan itu terjadi. Pengacaranya mengatakan dia ingin membungkam cerita untuk melindungi keluarganya, bukan kampanyenya. Sementara itu, jaksa penuntut mengatakan penggantian biaya Cohen untuk membayar Daniels dicatat sebagai biaya hukum sebagai samaran. Trump mengatakan memang begitu kenyataannya.
"Tidak ada nama lain yang bisa digunakan untuk menyebutnya," tulisnya di Truth Social minggu lalu, seraya menambahkan, "Saya tidak menyembunyikan apa pun."
Pengacara Trump mencoba, tetapi tidak berhasil, untuk mencegah persidangan. Sejak ia dinyatakan bersalah pada bulan Mei atas 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis, mereka telah menggunakan hampir setiap cara hukum yang dapat ditempuh untuk mencoba agar putusan tersebut dibatalkan, kasusnya dibatalkan, atau setidaknya hukumannya ditunda.
Pengacara Trump sangat mendukung pernyataan tentang kekebalan presiden dari penuntutan, dan mereka mendapat dukungan pada bulan Juli dari putusan Mahkamah Agung yang memberikan kekebalan yang cukup besar kepada mantan presiden.
Trump adalah warga negara sipil dan seorang kandidat presiden ketika Daniels dibayar pada tahun 2016. Ia menjadi presiden ketika penggantian biaya kepada Cohen dilakukan dan dicatat pada tahun berikutnya.
Di satu sisi, pembela Trump berpendapat bahwa kekebalan seharusnya mencegah juri mendengar beberapa bukti, seperti kesaksian tentang beberapa percakapannya dengan direktur komunikasi Gedung Putih saat itu, Hope Hicks.
Setelah Trump memenangkan pemilihan November lalu, pengacaranya berpendapat bahwa kasus tersebut harus dibatalkan untuk menghindari gangguan pada masa jabatan presidennya yang akan datang dan transisinya ke Gedung Putih.
Merchan, seorang anggota Partai Demokrat, berulang kali menunda putusan hukuman, yang awalnya ditetapkan pada bulan Juli.
Namun minggu lalu, ia menetapkan dilakukan hari Jumat, dengan alasan perlunya "mengakhiri kasus ini." Ia menulis bahwa ia berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan Trump untuk memerintah, putusan kekebalan dari Mahkamah Agung, penghormatan putusan juri, dan harapan publik bahwa "tidak seorang pun kebal hukum."
Pengacara Trump kemudian melancarkan serangkaian upaya terakhir untuk memblokir hukuman tersebut. Harapan terakhir mereka sirna pada Kamis malam dengan putusan Mahkamah Agung 5-4 yang menolak menunda hukuman.
Sementara itu, kasus pidana lain yang pernah menghantui Trump telah berakhir atau tertunda menjelang persidangan. [es/ np]
