Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan rencana untuk "membersihkan" Gaza. Ia menyatakan keinginannya agar Mesir dan Yordania menampung warga Palestina dari Gaza. Sementara itu, gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas dengan harapan mengakhiri konflik secara permanen telah memasuki minggu kedua.
Gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari menghasilkan pembebasan empat sandera Israel dan sekitar 200 tahanan Palestina pada Sabtu (25/1). Pertukaran ini menjadi yang kedua dalam kesepakatan tersebut.
Setelah 15 bulan konflik berkecamuk, Trump menyebut Gaza sebagai "lokasi pembongkaran." Ia juga mengatakan telah berdiskusi dengan Raja Yordania Abdullah II mengenai rencana pemindahan warga Palestina dari wilayah tersebut.
"Saya ingin Mesir menerima mereka, dan Yordania juga," ujar Trump kepada wartawan di Air Force One. Ia menambahkan bahwa dirinya berencana berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Minggu (26/1).
Sebagian besar warga Gaza adalah pengungsi Palestina atau keturunan mereka.
Bagi warga Palestina, setiap upaya untuk memindahkan mereka dari Gaza akan mengingatkan pada sejarah kelam "Nakba" atau bencana, yaitu insiden pengusiran massal warga Palestina saat Israel didirikan 75 tahun lalu.
Mesir sebelumnya memperingatkan bahwa "pemindahan paksa" warga Palestina dari Gaza ke Gurun Sinai dapat mengancam perjanjian damai yang ditandatangani Mesir dengan Israel pada 1979, menurut Presiden Abdel Fattah al-Sisi.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Yordania saat ini menampung sekitar 2,3 juta pengungsi Palestina yang terdaftar.
Trump mengatakan, "Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya," merujuk pada Gaza yang memiliki populasi sekitar 2,4 juta, sambil menambahkan bahwa "sesuatu harus terjadi."
Trump mengatakan, "Saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi berbeda di mana mereka mungkin dapat hidup dengan damai untuk perubahan." Ia menambahkan bahwa pemindahan penduduk Gaza bisa dilakukan "untuk sementara atau jangka panjang."
Sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi, seringkali berkali-kali, akibat perang Gaza yang dimulai setelah serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.
Pemerintahan baru Trump berjanji memberikan "dukungan yang tak tergoyahkan" untuk Israel, meskipun tanpa mengungkapkan rincian kebijakan Timur Tengahnya.
Trump mengonfirmasi pada Sabtu (25/1) bahwa ia telah memerintahkan Pentagon untuk melepaskan pengiriman bom seberat 2.000 pon atau sekitar 907 kilogram untuk Israel, yang sebelumnya dihentikan oleh pendahulunya, Joe Biden.
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, pada Minggu (26/1) menyambut baik usulan Trump untuk "membersihkan" Gaza dengan merelokasi penduduk Palestina ke Mesir dan Yordania.
"Gagasan untuk membantu mereka menemukan tempat lain guna memulai kehidupan yang lebih baik adalah gagasan yang hebat. Setelah bertahun-tahun mengagungkan terorisme, mereka akan mampu membangun kehidupan baru yang lebih baik di tempat lain," ujar Smotrich dalam sebuah pernyataan.
"Hanya pemikiran yang tidak biasa dengan solusi baru yang akan menghasilkan solusi perdamaian dan keamanan.”
Smotrich menambahkan, "Saya akan, dengan bantuan Tuhan, bekerja sama dengan perdana menteri dan kabinet untuk memastikan adanya rencana operasional guna melaksanakan ini sesegera mungkin."
Seorang pejabat senior Hamas menyatakan pada Minggu bahwa mereka akan menentang gagasan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.
Bassem Naim, seorang anggota biro politik Hamas, mengatakan, "Seperti mereka telah menggagalkan setiap rencana pemindahan dan tanah air alternatif selama beberapa dekade, rakyat kami juga akan menggagalkan proyek-proyek tersebut," merujuk pada komentar Trump.
Serangan 7 Oktober 2023 mengakibatkan kematian 1.210 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.
Serangan balasan Israel telah menyebabkan sedikitnya 47.283 korban jiwa di Gaza, sebagian besar adalah warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas yang dipercaya PBB. [ah/ft]
Forum