Pembatalan rencana kontroversial penahanan rahasia oleh parlemen Tiongkok ini dilakukan setelah maraknya protes masyarakat terhadap peningkatan kasus penghilangan paksa oleh polisi Tiongkok.
Rancangan terakhir UU Prosedur Penanganan Kriminal di Tiongkok yang diperkenalkan Kamis kepada Kongres Rakyat Nasional mencabut pasal yang memungkinkan polisi secara rahasia menciduk para tersangka kriminal yang dianggap ancaman terhadap keamanan nasional tanpa memberi tahu keluarga mereka.
Wakil Ketua DPR Wang Zhaoguo menilai prosedur penanganan kriminal yang berlaku sekarang masuk akal, namun undang-undang yang direvisi diperlukan untuk melindungi lebih jauh hak-hak para tersangka kriminal.
Para aktivis HAM memuji revisi itu, dan mengatakan, itu merupakan langkah pertama dalam memperbaiki HAM di negara otoriter itu.
Namun, mereka memperingatkan revisi itu tidak secara menyeluruh menghapus penahanan rahasia, karena undang-undang yang diusulkan masih memungkinkan polisi menahan para tersangka teror di fasilitas-fasilitas tradisional tanpa memberitahu keluarga mereka.
