Undang-undang yang menyatakan aplikasi media sosial TikTok ilegal di Amerika Serikat akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/1). Pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa mereka berencana untuk mencoba menemukan cara agar TikTok tetap bisa digunakan di Amerika.
Berdasarkan undang-undang saat ini, perusahaan induk layanan tersebut, ByteDance yang berbasis di China, harus menjual TikTok ke perusahaan non-China. Jika tidak, aplikasi itu akan dilarang digunakan di Amerika Serikat.
Anggota Kongres Mike Waltz, yang telah ditunjuk untuk menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Trump, mengatakan kepada Fox News pada hari Kamis (16/1) bahwa presiden terpilih tersebut punya beberapa opsi untuk menunda berlakunya undang-undang tersebut selagi pembahasan terkait kemungkinan penjualan TikTok berlangsung. Salah satunya adalah opsi yang memungkinkan presiden untuk memberikan ByteDance perpanjangan 90 hari untuk menyelesaikan penjualan.
"Kami akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah larangan TikTok," kata Waltz, "selama kesepakatan yang layak sedang dibahas. Pada dasarnya, Presiden Trump bisa mempertahankan TikTok."
Trump Pertimbangkan 'perintah eksekutif '
Pada hari Rabu (15/1), beberapa media melaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan mengeluarkan perintah eksekutif yang akan melindungi TikTok.
Legalitas tindakan tersebut tidak jelas dan semakin diragukan karena Mahkamah Agung siap untuk mengambil keputusan terkait permintaan ByteDance untuk membatalkan undang-undang tersebut.
Pengadilan tinggi telah menerima permintaan perusahaan tersebut minggu lalu dan diperkirakan akan segera memutuskan. Hasilnya belum pasti. Namun, dalam argumen lisan, mayoritas hakim tampaknya mendukung keputusan yang sudah diambil.
Sikap Trump terhadap TikTok telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selama masa jabatan pertamanya, ia berusaha untuk menutup layanan tersebut di Amerika Serikat. Namun, sejak itu, ia telah menggunakan TikTok, dengan cukup sukses, untuk terhubung dengan para pendukungnya.
Dalam konferensi pers di Florida bulan lalu, Trump berkata, "TikTok punya tempat khusus di hati saya," dan memuji aplikasi tersebut karena telah membantunya menyampaikan pesannya kepada para pemilih muda Amerika.
Trump membantah bahwa perubahan pandangannya tentang TikTok dipengaruhi oleh pertemuan singkat pada bulan Maret dengan megadonor Partai Republik dan investor ByteDance Jeff Yass.
Laporan terkait lobi dari tahun 2024 menunjukkan bahwa ByteDance membayar mantan ajudan kampanye Trump untuk melobi anggota parlemen di Washington agar mendukung TikTok, dan bahwa mantan ajudan senior Trump Kellyanne Conway telah dibayar untuk mengadvokasi TikTok di Kongres melalui kelompok konservatif yang didanai Yass, Club for Growth.
Trump juga mengatakan tidak membahas TikTok selama pertemuannya dengan Yass.
Kekhawatiran ekonomi
Sejak TikTok diluncurkan, ribuan kreator konten yang berbasis di Amerika Serikat telah membangun audiens yang besar di aplikasi tersebut, dan dalam banyak hal telah mampu memonetisasi TikTok mereka.
Banyak bisnis kecil berhasil mengiklankan produk mereka kepada pengguna TikTok. Banyak juga pengguna TikTok yang awalnya populer di aplikasi tersebut menjadi selebritas yang lebih terkenal dan menjangkau audiens lebih banyak. Mereka berhasil mendapatkan kerja sama untuk mempromosikan produk-produk dan kerja sama lainnya.
Beberapa anggota Kongres telah menyatakan kekhawatiran bahwa penutupan aplikasi secara tiba-tiba dapat berdampak pada ekonomi.
Pada hari Senin (13/1), Senator Demokrat Edward Markey mengusulkan undang-undang yang akan menunda larangan TikTok selama 270 hari.
"Ijinkan saya perjelas: TikTok memiliki masalahnya sendiri," kata Markey dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantornya.
"Seperti platform media sosial lainnya, TikTok menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan kesehatan mental kaum muda kita. Saya akan terus meminta pertanggungjawaban TikTok untuk itu. Namun, larangan TikTok akan menimbulkan konsekuensi serius pada jutaan orang Amerika yang bergantung pada aplikasi tersebut untuk koneksi sosial dan mata pencaharian mereka. Kita tidak dapat membiarkan itu terjadi."
Ketidakjelasan Kelayakan Penjualan
Menjelang tenggat waktu hari Minggu (19/1), ada sejumlah rumor tentang kemungkinan penjualan perusahaan tersebut. Bloomberg melaporkan pada hari Rabu (15/1) bahwa pejabat China tengah mempertimbangkan kemungkinan menjual layanan tersebut kepada miliarder Elon Musk, penasihat Trump yang sudah memiliki layanan media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter.
Miliarder Amerika Serikat lainnya, pengembang real estat Frank McCourt, mengatakan kepada Reuters pada hari Kamis (18/1) bahwa konsorsium investor yang dibentuknya telah membuat penawaran resmi untuk membeli TikTok, sebesar $20 miliar.
Namun, masih belum jelas apakah pemerintah China mengizinkan penjualan TikTok. Investor tetap harus menyertakan "mesin rekomendasi", nama yang digunakan TikTok untuk algoritme yang membuat layanan tersebut begitu populer dan, menurut banyak orang, membuat ketagihan.
Dalam berkas pengadilan tahun lalu, TikTok menyatakan kesepakatan semacam itu tidak tersedia.
"Sama seperti Amerika Serikat membatasi ekspor teknologi asal Amerika Serikat (misalnya, chip komputer tertentu), pemerintah China mengatur transfer teknologi yang dikembangkan di China," menurut dokumen pengadilan. "Pemerintah China telah menjelaskan dalam pernyataan publik bahwa mereka tidak akan mengizinkan divestasi paksa mesin rekomendasi."
Kekhawatiran akan privasi dan keamanan nasional
TikTok dipekirakan memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun pejabat federal khawatir TikTok mengumpulkan banyak sekali informasi tentang penggunanya. Mereka berpendapat bahwa undang-undang China yang memaksa perusahaan domestik untuk bekerja sama dengan badan intelijen, dapat digunakan untuk memaksa perusahaan tersebut membagikan data tersebut kepada Partai Komunis China.
Pejabat Amerika Serikat telah menyatakan kekhawatiran bahwa China dapat menyalahgunakan informasi pribadi pengguna layanan tersebut di AS. Mereka juga telah memperingatkan bahwa Beijing dapat menggunakan algoritma rekomendasi TikTok yang canggih untuk membentuk wacana publik di Amerika demi kepentingan China.
Pada bulan Desember, ketika pengadilan banding federal memutuskan soal penjualan dan larangan TikTok, Anggota Kongres dari Parta Demokrat Raja Krishnamoorthi, salah satu yang mendukung undang-undang tersebut sejak awal, merilis pernyataan yang menggambarkan pendapat pendukung undang-undang tersebut.
"Ketiga cabang pemerintahan telah mencapai kesimpulan yang sama: ByteDance dikendalikan oleh Partai Komunis China, dan kepemilikan TikTok oleh ByteDance merupakan ancaman keamanan nasional yang tidak dapat dikurangi melalui cara lain selain divestasi," kata Krishnamoorthi.
"Selama TikTok berada di bawah kendali Partai Komunis China, keamanan kita terancam," tambah Krishnamoorthi. [es/dw]
