Taliban, Selasa (30/7) menolak banyak misi diplomatik Afghanistan di luar negeri, dengan mengatakan pihaknya tidak akan mengakui paspor, visa dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh diplomat yang terkait dengan pemerintahan Afghanistan lama, yang didukung Barat.
Ini adalah upaya terbaru Taliban untuk merebut kendali misi diplomatik, sejak kembali berkuasa pada tahun 2021. Banyak pemimpin Taliban yang terkena sanksi, dan tidak ada negara yang mengakui mereka sebagai penguasa sah Afghanistan.
Kursi PBB untuk negara itu masih dipegang oleh pemerintahan sebelum-nya yang dipimpin oleh Ashraf Ghani, namun Taliban menginginkan itu. Dalam pernyataan yang diunggah ke platform media sosial X, Kementerian Luar Negeri mengatakan, dokumen yang dikeluarkan oleh kantor diplomat di London, Berlin, Belgia, Bonn, Swiss, Austria, Prancis, Italia, Yunani, Polandia, Australia, Swedia, Kanada, dan Norwegia tidak lagi diterima dan kementerian "tidak bertanggung jawab" atas dokumen-dokumen tersebut.
Dokumen yang terkena dampak itu antara lain, paspor, stiker visa, akte, dan surat sponsor lain (endorsement). Kementerian itu menulis bahwa orang-orang di negara-negara tersebut perlu menghubungi kedutaan-kedutaan dan konsulat-konsulat yang dikendalikan oleh pemerintah Imarah Islam Afghanistan di Afghanistan. [ps/ka]
Forum