Kepala badan pengungsi PBB (UNHCR), Selasa (9/7), bertemu perdana menteri Pakistan. Mereka membahas situasi pengungsi Afghanistan yang hidup dalam ketidakpastian sejak Pakistan mulai melakukan tindakan keras antimigran tahun lalu.
Pakistan telah lama menampung sekitar 1,7 juta warga Afghanistan. Mereka melarikan diri selama pendudukan Soviet pada 1979-1989. Lebih dari setengah juta lainnya melarikan diri dari Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021, dan ribuan orang menunggu di Pakistan untuk dimukimkan di AS dan negara lain. Sejak tindakan keras yang banyak dikecam dimulai pada November, sekitar 600.000 warga Afghanistan telah kembali ke rumah mereka.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, tiba di Pakistan pada Minggu. Dalam dua hari berikutnya, ia menemui para pengungsi Afghanistan. Di platform media sosial X, ia menulis bahwa kunjungannya untuk “membahas bagaimana kita dapat memberi dukungan terbaik bagi kedua pihak di tengah tantangan yang semakin besar.”
Perdana Menteri Pakistan Shabaz Sharif mengatakan kepada Grandi bahwa pengungsi Afghanistan diperlakukan dengan “rasa hormat dan bermartabat yang patut dicontoh” meski menghadapi banyak tantangan, menurut pernyataan yang dirilis kantornya pada Selasa.
Syarif juga mendesak komunitas internasional untuk "mengakui beban yang ditanggung Pakistan ketika menampung sejumlah besar pengungsi dan menunjukkan tanggung jawab bersama." Sharif meminta bantuan UNHCR untuk memulangkan para pengungsi dengan cara yang “aman dan bermartabat”.
Juga pada Selasa, Grandi bertemu Asif Durrani, perwakilan khusus Pakistan untuk Afghanistan. Durrani menulis di X bahwa kedua pihak "menyatakan kesiapan untuk menemukan solusi jangka panjang bagi masalah pengungsi Afghanistan, termasuk memulangkan mereka".
Pakistan sebelumnya mengatakan tindakan keras itu menarget mereka yang tidak memiliki dokumen sah tanpa memandang kewarganegaraan.
Badan-badan PBB mengecam pengusiran paksa warga Afghanistan dari Pakistan. Menurut mereka, tindakan itu dapat menyebabkan pelanggaran HAM, termasuk pemisahan keluarga dan deportasi anak di bawah umur. Meskipun Pakistan secara rutin mendeportasi warga Afghanistan yang datang ke Pakistan tanpa dokumen sah dalam beberapa tahun ini, tindakan keras yang dilakukan itu belum pernah terjadi.
Sejak tindakan keras itu, pemerintah Afghanistan yang dipimpin Taliban mengatakan pihaknya telah membentuk komisi untuk menangani warga negara yang dipulangkan. Mereka mengkritik tindakan Islamabad.
Pakistan juga menghadapi peningkatan serangan militan terhadap pasukan keamanan dan warga sipil. Mereka menuding Taliban Pakistan – kelompok militan terpisah tetapi sekutu dekat Taliban Afghanistan. Ini memperburuk hubungan kedua negara. [ka/ab]
Forum