Kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan, yang diklaim China sebagai bagian teritorinya, pada tanggal 2 Agustus memicu kemarahan Beijing.
Kunjungan singkatnya ke Taipei dalam rangkaian kunjungan ke Asia tidak menghiraukan ancaman “konsekuensi” yang diutarakan Beijing. Pelosi mengatakan ia ingin menunjukkan tekad AS untuk “mempertahankan demokrasi” di Taiwan.
AS punya kebijakan satu China, di mana Washington mengakui pemerintahan komunis di Beijing sebagai “satu-satunya pemerintah China yang legal” tapi membiarkan status Taiwan yang tidak jelas dan hanya “mengakui” klaim Beijing bahwa Taiwan bagian dari China.
Pada 4 Agustus, Washington Post mempublikasikan op-ed Duta Besar China untuk AS, Qin Gang, yang berjudul “Kenapa China berkeberatan dengan kunjungan Pelosi ke Taiwan.” Op-ed ini menggarisbawahi pernyataan Beijing tentang Taiwan dan mengeluarkan klaim yang keliru ini:
“Taiwan tidak terpisahkan dari teritori China selama 1.800 tahun.”
Tidak benar.
Pernyataan ini berdasarkan kontak pertama antara China dan Taiwan yang tercatat pada 230 SM, ketika seorang kaisar China mengirimkan tim ekspedisi dari China daratan untuk mengeksplorasi pulau tersebut.
Eksplorasi ini tidak menjadikan Taiwan berada di bawah kekuasaan China.
Ekspedisi ini digambarkan dalam “Catatan Tiga Kerajaan”, teks tentang sejarah China pada periode 220-280 SM. Catatan mengenai kedua pulau tersebut berisi:
“Pada 230 SM, [Sun Quan, Lord of Wu, satu dari tiga kerajaan itu] memerintahkan Jenderal Wei Wen dan Jenderal Zhuge Zhi untuk memimpin 10.000 tentara untuk menjelajahi Yizhou dan Danzhou lewat laut … Danzhou … terletak sangat jauh dan tidak bisa dicapai, tapi mereka membawa ribuan orang dari Yizhou.”
Sejarawan masih memperdebatkan lokasi pasti Yizhou dan Danzhou. Sebagian besar yakin Yizhou adalah Taiwan dan Danzhou mungkin terletak di Jepang.
Menurut “Cambridge History of China”, Sun Quan, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Wu pada 229, mencari “peluang untuk memperluas kekaisarannya.” Dan misi yang melibatkan 10.000 orang itu adalah salah satu dari ekspedisi yang ia perintahkan.
Namun usaha ini tidak terlalu berhasil: keuntungan yang didapat dari Taiwan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan,” menurut Cambridge.
“Tidak ada hasil dari ekspedisi itu,” tulis John Sullivan, mantan Pejabat Luar Negeri Angkatan Darat AS untuk China, yang juga seorang ahli teks militer China kuno. “Tidak ada pangkalan permanen yang didirikan atau perdagangan berkelanjutan atau misi diplomatik.”
Fakta ini tidak menunjukkan bukti bahwa Taiwan adalah bagian dari Kerajaan Wu.
Beijing sejak lama mengukuhkan bahwa “Taiwan milik China sejak jaman kuno,” tapi sebenarnya Taiwan baru berada di bawah pemerintahan China pada abad ke-17.
Penjelajah Portugis tiba di kawasan itu pada abad ke-16 dan menyebut Taiwan “Ilha Formosa” (“pulau yang cantik”), tapi Belanda lah yang berhasil menduduki Taiwan.
Pada tahun 1624, Belanda mendirikan Dutch India Company di Taiwan. China saat itu berada di bawah kekuasaan Dinasti Ming (1368-1644).
“Justru Belanda – yang mendirikan benteng kecil di Pescadores pada 1622 – yang diperintahkan oleh Kaisar Ming Tianqi untuk ‘meninggalkan teritori mereka,’ sehingga Belanda pindah ke tempat yang dulu diberi nama Formosa, dan menguasai pulau itu selama 38 tahun, mendirikan struktur pemerintahan pertama di Taiwan,” tulis mantan diplomat Belanda Gerrit van der Wees.
“Jadi, Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Dinasti Ming,” ujarnya.
Pescadores, yang juga dikenal dengan Penghu, adalah sebuah kepulauan di Selat Taiwan antara China dan Taiwan.
Kekuasaan Belanda berakhir pada 1662, selama Dinasti Qing (1644-1911), di tangan pengikut setia Ming, Koxinga. Koxinga yang memimpin pasukan dengan 400 kapal dan 25.000 prajurit, melarikan diri dari Dinasti Qing dan berlayar ke benteng Belanda Zeelandia.
Ia mengusir Belanda dari pulau itu dan mendirikan pemerintahan bersama keluarganya, yang dikenal sebagai Kerajaan Tungning, di sudut barat daya Taiwan pada tahun 1662.
Rezim Koxinga hanya bertahan selama 21 tahun. Pada 1683, Kaisar Qing, Kangxi, “memerintahkan penaklukan militer di pulau itu dan tidak mengakui pulau itu” sebagai markas pemberontak loyalis Ming, tulis Sullivan. “Tapi selain itu, Taiwan tidak pernah dianggap penting secara strategis oleh Qing.”
“Pada 1683, Kaisar Kangxi mengatakan secara spesifik bahwa ‘Taiwan berada di luar kekaisaran kami dan tidak berarti’ dan bahkan menawarkan kepada Belanda agar membeli pulau itu kembali,” tulis van der Wees.
Sejarawan Inggris Bill Hayton mencatat pada Agustus 2022 bahwa “bahkan setelah pencaplokan sebagian pada 1684, Qing menganggap pulau itu sebagai perbatasan yang berbahaya, terutama karena penduduk aslinya yang liar dan penyakit yang mematikan.”
1684 menandai awal dari kepemimpinan Qing di Taiwan selama lebih dari 200 tahun.
“Tapi di bawah pemerintahan Wing tercatat ada lebih dari 100 pemberontakan, dan beberapa di antaranya membutuhkan 50.000 prajurit untuk mengatasi pemberontakan itu,” tambah van der Wees. “
Taiwan baru menjadi provinsi China secara resmi pada Dinasti Qing pada tahun 1887. Dua tahun setelah perang China-Perancis berakhir, “di mana kendali atas pelabuhan di pulau itu penting secara strategis,” tulis Hayton.
Pemerintahan Qing berakhir setelah perang China-Jepang pada 1894-1895. Setelah kalah dan menandatangani Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895, Dinasti Qing menyerahkan Taiwan kepada kekaisaran Jepang, “untuk selamanya dan dengan kedaulatan penuh.”
Rakyat Taiwan melawan pemerintahan kolonial Jepang dan menyatakan kemerdekaannya sebagai Republik Formosa yang umurnya tidak lama.
Meskipun ada pemberontakan keras dan konsisten oleh penduduk setempat Hoklo, Hakka dan penduduk asli menentang pemerintahan kolonial Jepang, “Jepang tidak banyak melakukan perbaikan terhadap infrastruktur, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, rumah sakit, dan sekolah,” tulis van der Wees.
Menurut Hayton, China tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan Taiwan ke kekuasaan China daratan selama pemerintahan Jepang.
“Bahkan nasionalis revolusioner Sun Yat-sen mengabaikan penderitaan Taiwan. Ia menggunakan pulau itu sebagai markas revolusi selama upayanya untuk menggulingkan Kekaisaran Qing, tapi tidak melakukan apapun untuk membangkitkan perlawanan terhadap Jepang,” tulis Hayton. “Bagi nasionalis China, Taiwan sudah lepas dari kekuasaan mereka, titik.”
Lepasnya Taiwan ditulis di konstitusi baru China setelah Revolusi Nasionalis pada 1911-1912, catat Hayton
“Pasal 3 menyatakan: ‘Teritori Republik China terdiri dari 22 provinsi, Mongolia dalam dan luar, dan Tibet,” tulis Hayton. “Pemilihan 22 provinsi itu secara eksplisit tidak menyertakan provinsi Taiwan. Visi mengenai teritori China ini, yang terbatas pada China daratan, dicetak di semua peta negara itu sepanjang tahun 20an dan 30an. Taiwan bukan bagian negara itu.”
Para sejarawan juga berargumentasi Partai Komunis China mempunyai pandangan yang sama terkait Taiwan sebelum Konferensi Kairo pada 1943, pertemuan antara kepala negara Amerika Serikat, Repubik China dan Inggris Raya “untuk membahas perkembangan perang melawan Jepang dan masa depan Asia.”
Saat itu, partai nasionalis Kuomintang (KMT) baik Republik China dan Partai Komunis China, mengubah posisi mereka terkait Taiwan dan mengklaim Taiwan seharusnya “dikembalikan ke China.” Deklarasi Kairo “berjanji untuk meneruskan perang terhadap Jepang dan mengusir pasukan Jepang dari semua teritori yang telah mereka taklukan, termasuk teritori China.”
“Partai Komunis China mengubah posisi mereka dan tidak mengakui ‘keterpisahan’ etnis Taiwan dan menolak independensi gerakan politik di pulau itu,” tulis sejarawan Frank Hsiao dan Lawrence Sullivan pada makalah mereka yang telah teruji pada tahun 1979 tentang perubahan posisi Partai Komunis China setelah 1943.
Jepang melepaskan Taiwan setelah kalah pada tahun 1945 dan menyerah dalam Perang Dunia II.
“Selama periode 1945-1949, Taiwan secara resmi dianggap ‘diduduki oleh Republik China atas nama Pasukan Sekutu,” tulis van der Wees.
Partai nasionalis Kuomintang “mengakui Taiwan telah ‘dikembalikan’ pada China” pada 25 Oktober 1945, tapi pemerintah AS “tidak mengakui saat itu ‘Taiwan bagian dari China,’” kata van der Wees.
Pada 1949, partai nasionalis Kuomintang, setelah kalah telak melawan pasukan Partai Komunis China, meninggalkan China daratan dan lari ke Taiwan. Partai Komunis China kemudian membentuk Republik Rakyat China dan mengklaim Taiwan sebagai teritorinya dan harus “dipersatukan kembali.”
Partai nasionalis Kuomintang mendeklarasikan darurat militer di Taiwan pada tahun 1949 dan mempertahankan pemerintahan otoriter di pulau itu sampai transformasi demokratik Taiwan pada awal 1990an.
Polygraph.info sebelumnya telah melaporkan status Taiwan dan sikap pemerintah AS terkait isu ini.
Forum