Optimisme di kalangan warga Afghanistan mengenai proses perdamaian telah menurun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir menyusul meningkatnya kekerasan di negara itu, menurut sebuah survei yang dirilis Jumat.
Lembaga Kajian Perang dan Perdamaian menemukan, optimisme rakyat Afghanistan telah turun menjadi 57 persen berdasarkan survei yang dilakukan dari 29 September hingga 18 Oktober. Survei sebelumnya yang dilakukan selama musim panas dan dirilis Agustus lalu menunjukkan, optimisme rakyat mencapai 86 persen.
Pembicaraan damai sebetulnya sedang berlangsung antara pemerintah Afghanistan dan Taliban di Qatar. Pekan lalu kedua pihak bahkan membuat terobosan penting terkait aturan dan prosedur negosiasi.
Namun, sejak pembicaraan Afghanistan-Taliban dimulai September lalu, kekerasan meningkat secara signifikan. Taliban melancarkan serangan mematikan terhadap pasukan Afghanistan sementara menepati janjinya untuk tidak menyerang pasukan AS dan NATO.
Serangan tersebut memicu pembalasan besar-besaran angkatan udara Afghanistan, yang didukung oleh pesawat-pesawat tempur AS. Kelompok-kelompok HAM internasional memperingatkan agar kedua pihak menghindari jatuhnya korban sipil.
Lembaga think tank yang berbasis di Kabul itu menemukan, 75,9persen responden survei mengatakan gencatan senjata harus menjadi prioritas utama pembicaraan intra-Afghanistan.
Selain itu, 71 persen dari mereka yang disurvei juga tidak ingin membubarkan pasukan keamanan negara itu setelah kesepakatan damai tercapai. Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani sendiri mengecam gagasan itu.
Sekitar 64persen responden juga menentang reformasi mendasar struktur pasukan keamanan Afghanistan, bertentangan dengan keinginan Taliban yang mengatakan bahwa pasukan itu diciptakan oleh kekuatan-kekuatan asing.
Lembaga tersebut mensurvei 8.627 orang di 34 provinsi Afghanistan. Sekitar 58 persen responden adalah pria, sementara sisanya perempuan. Survei yang didanai Uni Eropa dan Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia ini memiliki margin kesalahan lima persen.
Beberapa kabupaten di beberapa provinsi tidak disurvei karena tingginya tingkat kekerasan dan ketidakstabilan, serta masalah-masalah terkait pandemi virus corona, kata lembaga itu. [ab/uh]
