Oditur Jenderal Somalia mengatakan para pejabat di Somalia dan Somaliland menerima uang suap sebagai imbalan mengizinkan Uni Emirat Arab membangun pangkalan militer di kota pelabuhan Berbera.
Oditur Jenderal Nu Jimale Farah adalah salah seorang dari beberapa pengamat yang mempertanyakan ketepatan dari perjanjian pembangunan pangkalan dengan Uni Emirat Arab yang disetujui dengan jumlah suara luarbiasa besar oleh Parlemen Somaliland hari Minggu (12/2).
Dalam wawancara dengan VOA, Jimale menuduh pejabat senior di Somaliland dan pemerintahan mantan Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud mendukung perjanjian itu demi “keuntungan pribadi yang tidak sah”. Ia juga mempertanyakan hak Somaliland melakukan perjanjian dengan Uni Emirat Arab. Somaliland mengangap diri merdeka dari Somalia tapi tidak diakui oleh negara manapun.
“Perjanjian itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak melalui pembelian, lembaga keuangan dan parlemen Somalia yang sah. Oleh karenanya perjanjian itu korup dan illegal,” kata Jimale.
“Kita tahu orang-orang dalam kepemimpinan Somalia dan Somaliland diundang ke Dubai dan mereka melakukan korupsi dengan tas penuh uang tunai untuk menandatangani perjanjian itu,” tambahnya.
Jimale tidak menyebut orang-orang yang diduga terlibat dalam perjanjian itu dan VOA tidak bisa memverifikasi tuduhan-tuduhan itu. [my/al]
