Transparansi Internasional, badan dunia yang berupaya menghentikan tindak korupsi, mendorong adanya transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan integritas di semua lapisan masyarakat, hari Selasa malam (2/12) mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi 2014.
Laporan tahunan yang merupakan evaluasi atas tindak korupsi di sektor pemerintah ini biasanya menjadi semacam peringatan bagi negara-negara yang termasuk dalam peringkat negara terkorup di dunia, terkait keseriusan mereka memberantas korupsi.
Indeks Persepsi Korupsi tahun ini menyatakan Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia, Swiss sebagai negara yang paling bebas korupsi. Amerika – bersama Hong Kong, Irlandia dan Barbados – ada di urutan ke 17. Sementara Singapura adalah satu-satunya negara di kawasan Asia yang masuk kategori 10 besar negara paling bebas korupsi. Lalu bagaimana dengan Indonesia?.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014, Indonesia ada pada urutan ke 107. Sedikit membaik dibanding tahun lalu, di mana Indonesia ada di urutan ke 114.
Direktur Senior Transparansi Internasional bidang Kebijakan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daniel Dudis memuji upaya pemerintah Indonesia memberantas korupsi. Ia menilai sejak awal pemerintah baru di bawah Joko Widodo telah menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengevaluasi calon-calon menteri kabinetnya.
“Saya kira terpilihnya Joko Widodo merupakan suatu langkah positif. Sewaktu ia menjadi gubernur Jakarta, ia telah menjadikan anti-korupsi sebagai isu utamanya, dan tentu saja kami berharap ia akan melanjutkan hal itu sekarang. Terbukti ketika ia akan menunjuk kabinetnya, ia melibatkan KPK untuk memastikan agar orang-orang yang ditunjuknya tidak terlibat kasus korupsi. Beberapa orang ditolak KPK dan Joko Widodo kemudian memilih orang-orang baru. Saya kira Joko Widodo benar-benar menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi,” kata Daniel.
Namun, Daniel Dudis juga buru-buru menambahkan bahwa sesungguhnya masih banyak yang bisa dilakukan Indonesia untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Meski tidak menunjuk nama atau badan tertentu, badan ini juga menggagas inisiatif baru “Unmask the Corrupt” atau “Singkap Pelaku Korupsi”.
Inisiatif baru ini mengajak setiap negara untuk mengambil langkah hukum terhadap koruptor yang datang ke suatu negara, membuka perusahaan siluman dan kemudian melakukan pencucian uang atau tindak pidana korupsi lainnya. Langkah hukum yang bisa dilakukan antara lain menolak pemberian visa, menolak pembukaan akun bank, dan melaporkan kepada badan hukum setempat.
“Singkap Pelaku Korupsi” adalah inisiatif baru yang dimulai musim gugur lalu, merujuk pada sistem perbankan internasional dan pengakuan bahwa korupsi adalah masalah dunia. Kita tidak bisa hanya mengeritik satu negara. Kita harus mengeritiknya secara global. “Singkap Pelaku Korupsi” adalah inisiatif Transparansi Internasional untuk melawan kleptokrasi. Sederhananya kita ingin mendorong pencatatan kekayaan di seluruh dunia. Jadi kita tahu siapa di balik perusahaan tertentu, melakukan pelacakan aset dan mengidentifikasi aset yang dicuri oleh pejabat-pejabat pemerintah. Transparansi Internasional mendorong suatu negara untuk menolak pemberian visa. Kita bisa melihat bagaimana para kleptokrat atau pencuri uang rakyat sering bepergian ke Paris dan untuk berbelanja, atau pergi ke Amerika dan membeli properti. Kami ingin mengatakan “hei kalian tidak bisa melakukan hal itu lagi. Kalian tidak bisa datang ke negara kami dan melakukan hal itu?”. Faktanya pemerintah Amerika baru-baru ini memberitahu enam pejabat Hongaria bahwa mereka tidak bisa datang ke Amerika karena diduga terlibat korupsi. Kami ingin melihat lebih banyak negara melakukan hal seperti ini,” tambah Daniel.
Transparansi Internasional juga mencontohkan adanya sebuah gedung di Delaware yang menjadi alamat bagi 285 ribu perusahaan siluman. Berbekal alamat tersebut, orang yang mengaku sebagai “pelaku bisnis” itu kemudian bisa membuka akun bank, menerima dan mengeluarkan uang atau membeli properti dan barang-barang mewah lain seperti kapal pesiar dan mobil.
Dalam situs “Unmask the Corrupt” atau “Singkap Pelaku Korupsi”, tokoh pertama yang menjadi contoh “pelaku bisnis” seperti itu adalah putra mantan presiden Soeharto – Hutomo Mandala Putra. “Tommy” demikian panggilannya, diduga terlibat kasus korupsi bernilai 800 juta dolar dan bisa dengan leluasa menghabiskannya di luar negeri.
Berkat teman-temannya di Bahama dan Virgin Island – dua tempat dimana seseorang bisa membuka perusahaan tanpa memberikan alamat atau menyebutkan nama pemilik perusahaan – Tommy tanpa kesulitan apapun bisa mendirikan perusahaan siluman. Menurut situs “Unmask the Corrupt” yang dikelola Transparansi Internasional itu, hingga tahun 1998 saja Tommy memiliki tempat perburuan bernilai empat juta dolar di Selandia Baru, menguasai 75% saham sebuah pengelola lapangan golf terkenal di Inggris dan terdaftar sebagai pemilik saham pabrik mobil Lamborghini senilai 40 juta dolar.
Menurut Transparansi Internasional, Soeharto bisa saja sudah tersingkir dari kekuasaan pada Mei 1998, tetapi hanya satu bulan setelah pengunduran dirinya itu ada akun bank yang dibuka di sebuah bank Inggris di Pulau Guernsey atas nama Tommy Soeharto. Akun itu tetap dibuka meski Tommy divonis bersalah melakukan korupsi 11 juta dolar beberapa tahun kemudian, keputusan yang diubah di tingkat pengadilan banding. Hanya setelah Tommy dipenjara karena terbukti bersalah memerintahkan pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita pada tahun 200, bank di Inggris itu menolak mencairkan dana sebesar 40 juta dolar dari akun Tommy.
Tommy memang menyangkal memiliki akun yang kini telah dibekukan itu. Ia juga membantah memiliki perusahaan siluman di Bahama dan Virgin Islands, pemilikan saham di tempat perburuan di Selandia Baru, saham lapangan golf di Inggris atau saham di pabrik mobil Lamborghini. Tetapi kecurigaan tetap ada dan hanya sedikit uang hasil korupsi yang benar-benar dikembalikan pada pemerintah Indonesia.
Selain menyebut Tommy Soeharto, situs “Unmask the Corrupt” atau “Singkap Pelaku Korupsi” juga menyebut beberapa nama lain, seperti mantan gubernur negara bagian Delta di Nigeria – James Ibori, mantan pemimpin Tunisia – Zine Al Abidin Ben Ali dan keluarganya, serta mantan walikota Sao Paolo – Paulo Maluf.
Transparansi Internasional yang berkantor di Berlin mengajak seluruh pihak melakukan upaya serius memberantas korupsi yang dinilai tidak saja merugikan rakyat tetapi juga melumpuhkan pemerintahan.
