Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara (SPA) bertemu selama dua hari pekan ini dan melaporkan pencapaiannya selama tahun 2024. Namun, media pemerintah tidak menyebutkan perubahan yang diantisipasi pada konstitusi yang akan semakin memperkuat kebijakannya yang bermusuhan terhadap Korea Selatan.
Kantor berita pemerintah KCNA tidak menyebutkan apakah pemimpin Kim Jong Un telah menghadiri sesi tersebut, juga tidak melaporkan keputusan apa pun mengenai kebijakan luar negeri termasuk rencana untuk berurusan dengan pemerintahan baru AS.
Majelis melantik perdana menteri baru negara itu dan mengadopsi anggaran negara untuk tahun 2025 yang akan meningkatkan pengeluaran pemerintah menjadi 103,8% dari tahun lalu, termasuk untuk mempercepat "perubahan signifikan dalam kemampuan pertahanan nasional," kata KCNA.
Laporan tersebut tidak memberikan rincian apa pun tentang rencana pengeluaran pertahanan. Majelis menyetujui amendemen konstitusional untuk mengganti nama mahkamah agung dan kantor kejaksaan tinggi, kata KCNA.
Sidang SPA tahun lalu mengubah konstitusi untuk menetapkan Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan." Para pejabat dan pakar di Korea Selatan memperkirakan sidang itu akan mengadopsi perubahan lebih lanjut yang dapat diikuti oleh tindakan militer yang agresif.
Dalam berita terpisah dari KCNA, Korea Utara melaporkan penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan persidangan yang meninjau kembali pemakzulannya, di mana ia "mengoceh omong kosong dalam upaya membenarkan tindakannya yang gila" guna mengumumkan darurat militer. [uh/jm]
Forum