Senator Tom Udall mengeluarkan pernyataan tentang hal itu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober lalu, bertepatan dengan peringatan 50 tahun pembantaian massal yang menewaskan antara setengah sampai satu juta orang menyusul terjadinya apa yang disebut peristiwa G30S.
“Lima puluh tahun yang lalu pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, dimulai salah satu kekejaman massal paling buruk di Indonesia, antara 500 ribu sampai satu juta orang, kebanyakan warga sipil, mati dalam pembantaian yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Dalam masa yang sama, pemerintah Amerika terus memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Indonesia,” kata Senator Udall.
Itulah, kata Senator Tom Udall dalam sambutan yang dibacakan oleh John Sifton dari kelompok Human Rights Watch ketika diadakan pemutaran film "The Look of Silence" di kota Washington DC.
Film karya Joshua Oppenheimer itu mengisahkan pengalaman para keluarga korban yang tewas dibunuh dalam peristiwa berdarah itu.
Kata Udall lagi, pemerintah Amerika dan Indonesia harus berusaha menutup babak gelap dalam sejarah ini dengan mengumumkan semua dokumen rahasia dan secara resmi mengakui terjadinya aksi-aksi kekejaman itu.
Anggota Komisi Senat Hubungan luar Negeri itu mengatakan, banyak dari para pembunuh itu kini masih hidup dan bebas, dan para korban serta keluarga mereka masih terus dipinggirkan.
"Hari ini, dalam Kongres Amerika, saya mengajukan rancangan resolusi baru yang akan menekan pemerintah Amerika supaya mengakui perannya dalam pembantaian di Indonesia dan mengumumkan semua dokumen yang berisi informasi tentang peristiwa itu dan para pelakunya," tambah Udall.
Senator AS itu menambahkan, "Tapi yang lebih penting lagi adalah bagi Presiden Joko Widodo untuk mendukung dibentuknya Komisi Kebenaran yang akan mengadakan penyelidikan resmi tentang peristiwa tahun 1960-an itu dan mengeluarkan laporan yang komprehensif tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi dan para pelakunya."
Selanjutnya, Senator Tom Udall mengatakan, ia berharap Presiden Amerika Barack Obama akan mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan hal itu, ketika Jokowi berkunjung ke Amerika akhir bulan ini.
“Hanya dengan mengakui apa yang terjadi di masa lampau kita bisa memperbaiki pelaksanaan HAM di seluruh dunia,” kata Senator Udall.
