Umat Islam memiliki legitimasi agama dan sejarah, untuk bersikap moderat atau yang dikenal sebagai wasathiyah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menguraikan sejumlah contoh ajaran Nabi Muhammad terkait sikap itu, baik dalam ibadah maupun dalam hubungan antarumat. Tidak ada ajaran yang menganjurkan seseorang bersikap ekstrem dalam beragama.
Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat Indonesia sudah moderat sejak awal. Ketika negara bernama Indonesia belum lahir, suku-suku telah berhubungan dalam interaksi yang adaptif. Perubahan agama yang dianut warga suku itupun, terjadi dalam proses yang damai. Semua terjalin hingga ketika para pemuka bangsa bertemu, dan sepakat hidup bersama dengan wadah Indonesia.
“Relasi antar etnik juga terjadi moderasi. Bagaimana mungkin sebuah etnik kecil yang bernama Melayu itu bahasanya dipungut menjadi bahasa nasional. Bukan bahasa Jawa sebagai subetnik terbesar. Ini menunjukkan proses moderasi yang luar biasa, dan inilah yang kemudian membentuk Indonesia,” kata Haedar Nashir.
Muhammadiyah dan Moderasi
Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Pascasarjana UMY menggelar refleksi akhir tahun "Moderasi Keislaman dan Keindonesiaan", Rabu (30/12). Apa yang dipaparkan Haedar di atas, membuka diskusi panjang tentang bagaimana sebenarnya bangsa Indonesia, dan umat Islam di dalamnya, sejak awal adalah masyarakat yang moderat.
Haedar juga mengurai banyak kisah keagamaan yang sepatutnya menjadi cermin bagi muslim Indonesia, untuk tidak bersikap ekstrem. Namun di sisi lain dia juga mengingatkan, bahwa moderasi tidak selayaknya dipakai untuk melawan ekstremisme. Moderasi harus dibangun dalam dunia yang konstruktif dan menjadi wacana pembaharu. Haedar menegaskan, tidak bisa melawan ekstremisme dengan tindakan yang ekstrem.
Karena itulah, Muhammadiyah meyakini moderasi beragama adalah membangun masyarakat. Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad memaparkan sejumlah program organisasi itu, yang mendorong masyarakat memiliki peran dengan bersikap moderat.
“Masyarakat yang dicita-citakan adalah yang menjunjung tinggi kemajemukan agama, dan pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian dan nir kekerasan, serta menjadi tenda besar bagi golongan masyarakat tanpa diskriminasi,” kata Dadang yang juga Guru Besar Sosiologi Agama, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
Kaya Tantangan
Wacana moderasi beragama itu kian penting belakangan ini, karena Indonesia bergerak dalam banyak kutub yang berbeda. Rektor UMY, Gunawan Budiyanto merefleksikan ini sebagai proses dimana narasi politik telah mengalahkan narasi kebangsaan.
“Dalam beberapa tahun, kita mengalami keretakan karena narasi politik masih dibumbui aroma kontentasi, dan aroma kekuasaan telah mencerai-beraikan wacana bangsa ini terhadap cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan Indonesia,” kata Gunawan.
Peristiwa-peristiwa politik, terutama kontestasi antar aktornya, dilakukan dengan narasi yang memanfaatkan agama. Masyarakat kian terpecah oleh kepentingan politik, dan melupakan jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Gunawan menyebut, moderasi bisa memperkuat tali kebangsaan dan nilai-nilai keindonesiaan.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Najib Azca menilai, moderasi keagamaan menemukan urgensinya, ketika ekstremisme keagamanan dan ekstremisme kebangsaan semakin menguat. Dalam kasus di Indonesia, gagalnya Islam elektoral yang terwujud dengan miskinnya dukungan terhadap partai berbasis Islam, menambah kompleks persoalan.
“Karenanya perlu dilakukan reformulasi agenda kreatif gerakan moderasi agama Islam, yang bercorak revolusioner dan sadar geopolitik serta melampaui sekat politik identitas,” ujar Najib.
Ada dua organisasi besar Islam yang menyokong moderasi ini, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, Najib mencatat ada trauma politik diantara pilar moderasi Islam ini. keduanya, kadang memiliki perbedaan strategi politik. Di sisi lain, massa politik Islam mengalami, apa yang disebut Najib sebagai miopik atau rabun jauh. Mereka tidak mampu melihat sesuatu dalam kerangka jangka panjang dan terjebak politik pragmatis dan transaksional.
“Kegagalan perjuangan Islamisme melalui jalur politik elektoral, kita lihat sejak reformasi, akhirnya menyuburkan jalur lain yaitu populisme Islam melalui mobilisasi, komunalisme dan politik identitas,” lanjut Najib.
Hal itu, kata Najib, bisa dilihat dalam beberapa waktu terakhir, seperti menguatnya gerakan 212. Kelompok ini hadir karena politik Islam di ranah elektoral lemah, dan umat merasa perlu jalur lain. Konsekuensinya, muncul sejumlah figur alternatif sebagai pemimpin, di luar sosok tokoh Islam jalur utama dari organisasi besar.
Agenda Bersama Moderasi Islam
Najib Azca mengakui, agenda moderasi Islam menjadi kian penting saat ini. Khusus bagi dua organisasi Islam besar yang menjadi penopangnya, dibutuhkan strategi bersama agar apa yang diharapkan itu tercapai.
Najib mensyaratkan hubungan Muhammadiyah dan NU yang bebas dari trauma, yang mampu melampaui luka politik masa lalu. Dia percaya, generasi baru yang memimpin dua organisasi itu saat ini, sudah sampai pada posisi tersebut. Najib merekomendasikan pendekatan yang lebih efektif, yang kultural dan tidak terlalu politis. Pendekatan politis akan menghadirkan perbedaan agenda dan strategi.
“Perlu juga membangun budaya politik umat yang tidak miopik, yang mampu menjangkau ke depan. Budaya politik visioner bisa mengatasi isu yang terjadi saat ini seperti politik transaksional,” lanjut Najib.
Peneliti LIPI, Ahmad Najib Burhani mengingatkan, Indonesia akan mengalami masalah yang pelik jika gerakan moderasi ini dikalahkan. Padahal, saat ini bisa dilihat sejumlah fenomena ke arah itu, seperti fragmentasi dan desentralisasi otoritas keagamaan.
Organisasi besar, seperti Muhammadiyah dan NU, tidak lagi menjadi pusat otoritas keagamaan, tetapi beralih ke sejumlah kelompok kecil. Kelebihan kelompok kecil ini, antara lain adalah kemampuan mereka yang lebih baik dalam pemanfaatan internet, khususnya media sosial.
Sayangnya, kata Ahmad Najib, kelompok semacam ini memiliki fantasi untuk hidup secara eksklusif. Mereka menganggap, jika tidak ada kelompok yang berbeda dengan mereka di tengah masyarakat maka kehidupan akan berjalan harmonis.
Untuk mencegah kelompok ini menguat, Ahmad Najib berpendapat pemerintah harus bersikap.
“Pemerintah perlu bersikap dan mendukung penguatan moderasi Islam. Jika tidak, maka kemungkinan penguatan moderasi Islam akan mengalami hambatan, terutama dengan agresivitas berbagai kelompok ini di dalam masyarakat,” ujarnya.
Ahmad Najib juga menegaskan, tidak ada lagi ambiguitas antara keislaman dan keindonesiaan. Begitu juga, pendapat bahwa Islam tidak kompatibel dengan keindonesia harus dibantah. Hal-hal semacam itu, lanjutnya, sudah selesai di tengah mayoritas masyarakat. [ns/ab]
