Pemilih di pulau Malta, di Laut Tengah, telah memutuskan untuk mengizinkan perceraian di negara yang rakyatnya dikenal sebagai penganut paling keras ajaran Katolik.
Kata Perdana Menteri Malta Lawrence Gonzi hari Minggu, meskipun kemenangan dalam referendum tentang perceraian itu sangat tipis, pemerintah tetap akan menghormati kehendak rakyat.
Ia mengatakan, DPR akan segera bersidang untuk mengesahkan rancangan UU perceraian itu. Hasil penghitungan suara sementara menunjukkan 54 persen pemilih menghendaki disahkannya RUU itu.
Pengaruh Gereja Katolik sangat kuat di Malta yang berpenduduk sekitar 400 ribu orang itu. Kira-kira 95 persen penduduk mengaku beragama Katolik.
Peraturan yang berlaku sekarang mengatakan pasangan-pasangan yang menikah hanya diperbolehkan bercerai secara hukum, tapi tidak boleh kawin lagi kecuali perkawinan yang terdahulu dibatalkan oleh gereja.
