Fraksi Demokrat yang mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat AS meningkatkan tekanan pada Presiden Donald Trump dengan menyelidiki sejarah keuangannya dan kemungkinan hubungan kampanyenya dengan Rusia. Tetapi satu minggu setelah mantan pengacara Trump, Michael Cohen, bersaksi di hadapan anggota Kongres mengenai kemungkinan kejahatan yang pernah dilakukan oleh presiden, Ketua DPR Nancy Pelosi mendesak agar tidak ada pembicaraan tentang pemakzulan. Koresponden VOA di Kongres, Katherine Gypson, melaporkan tentang pendekatan strategis oleh Partai Demokrat.
Pekan lalu, Michael Cohen, mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump memberikan kesaksian yang dramatis di depan Kongres. Mengenai mantan kliennya, dia mengatakan, "Dia rasis, pembohong, penipu"
Niat Fraksi Demokrat itu minggu ini ditindaklanjuti dengan rentetan permintaan dokumen untuk mencari informasi lebih lanjut dari lingkaran dalam Trump.
Upaya itu merupakan bagian dari pengawasan luas Komisi Kehakiman Kongres terhadap Trump dan Gedung Putih, tetapi bukan upaya untuk memakzulkan presiden, tegas para tokoh Partai Demokrat, seperti disampaikan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi.
“Pemakzulan adalah masalah yang memecah belah di negara kita, dan mari kita lihat fakta-faktanya seperti apa, hukumnya seperti apa, dan perilaku presiden seperti apa,” jelasnya.
Pelosi mendesak para anggota Fraksi Demokrat di DPR agar berhati-hati sampai Penyelidik Khusus Robert Mueller merilis laporannya mengenai dugaan kolusi kampanye Trump dengan Rusia.
John Hudak, analis dari lembaga studi kebijakan Brookings Institution di Washington, D.C. Dia berpendapat, “Para anggota Fraksi Demokrat telah berteriak keras bahwa integritas penyelidikan Mueller harus dilindungi dari campur tangan presiden, atau jenis campur tangan lainnya dari Partai Republik. Saya kira mereka kemudian akan bergerak maju dengan pemakzulan tanpa menunggu laporan Mueller, dan itu akan tampak sangat munafik.”
Kendati demikian kesaksian Cohen memberikan gambaran lebih luas kepada para anggota Kongres tentang kemungkinan pelanggaran-pelanggaran Trump.
Anggota Fraksi Demokrat Jackie Seier menjelaskan, “Ada semakin banyak bukti bahwa dia tidak akan mendukung apa pun untuk memastikan bahwa hal-hal yang disembunyikannya terlindungi. Maksud saya, dia akan menghalangi keadilan, dia akan melanggar hukum.”
Kalangan Demokrat juga menyadari bahwa dalam suhu politik yang sangat panas saat ini, standar untuk pemakzulan akan tinggi.
Jamie Raskin, anggota Kongres dari Partai Demokrat menjelaskan, “Ada saat di mana kita akan berpikir bahwa presiden mungkin bisa dimakzulkan karena mengarahkan kejahatan dari Gedung Putih dan membayarkan uang tutup mulut secara ilegal serta melanggar undang-undang keuangan kampanye. Hal itu mengharuskan kita untuk mengajukan pertanyaan apakah semua ini merupakan kejahatan terhadap negara?.”
Permintaan dokumen oleh Demokrat berusaha menjawab pertanyaan itu. Namun, Gedung Putih mengatakan penyelidikan baru itu mengindikasikan bahwa klaim Partai Demokrat tentang kolusi kampanye Trump dengan Rusia rontok.
Para anggota DPR dari Partai Republik mendukung presiden. “Dari apa yang saya lihat dan apa yang telah kita selidiki sama sekali tidak ada yang salah dengan presiden ini,” kata Kevin McCarthy pemimpin Fraksi Minoritas di DPR.
Seiring dengan semakin mendekatnya masa pemilihan pendahuluan presiden tahun depan, risiko bagi Demokrat sangat besar.
John Hudak dari Brookings Institution kembali mengatakan, “Jika Partai Demokrat tampak terlalu politis, maka ada risiko bahwa sikap demikian akan mengasingkan calon pemilih yang berada di tengah, dan juga memberikan amunisi kepada Presiden Trump untuk digunakan terhadap Demokrat.”
Tetapi jika para anggota keluarga Trump dan mitra-mitra bisnisnya gagal untuk memenuhi permintaan dokumen, Fraksi Demokrat di DPR sudah pasti akan melakukan langkah selanjutnya, yakni panggilan pengadilan. [lt/uh]
