Dalam pidatonya yang pertama di televisi sejak hasil pemilihan yang dipersengketakan bulan lalu, Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo mengatakan pada hari Selasa ia bersedia mengadakan dialog, walaupun para analis mengatakan bentuk kesepakatan apapun mengenai bagi kekuasaan bukan merupakan pilihan yang baik bagi Pantai Gading.
Gbagbo mengatakan tidak ingin menyaksikan terjadinya pertumpahan darah. Ia mengatakan tidak menginginkan perang terjadi di Pantai Gading yang dapat berdampak buruk bagi negara-negara tetangganya. Ia mengatakan siap menyambut komite internasional untuk menilai krisis pasca-pemilihan dan mengkaji kembali hasil pemilihan itu.
Ia menambahkan komite internasional akan dipimpin seorang wakil dari Uni Afrika dan termasuk anggota-anggota Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), Bank Sentral Afrika Barat, Liga Arab, PBB, Amerika, Uni Eropa, Rusia dan Tiongkok.
Tetapi juru bicara Alassane Ouattara menampik tawaran itu sebagai taktik mengulur waktu, dan banyak negara asing yang disebutkan mungkin tidak menyetujui usul tersebut, karena kebanyakan mereka sudah menghimbau agar Gbagbo turun.
Berbicara dalam siaran televisi pemerintah, Gbagbo mengatakan masyarakat internasional mendasarkan dukungannya bagi Ouattara pada apa yang disebut Gbagbo sebagai hasil penghitungan komisi pemilihan yang dianggapnya tidak bernilai.
Ia mengatakan masyarakat internasional telah menyatakan perang kepada Pantai Gading. Ia mengatakan itu tidak dapat diterima, dan tidak akan membiarkannya.
Komisi pemilihan menyatakan Outtara memenangkan pemilihan dengan 54 persen suara. Tetapi, Mahkamah konstitusi Pantai Gading, yang dipimpin sekutu Gbagbo membatalkan 10 persen surat suara yang dinyatakan sebagai kecurangan dan mengumumkan Gbagbo sebagai pemenang dengan 51 persen suara.
Sejak saat itu, Pantai Gading mengalami bentrokan politik yang bagi banyak pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dikhawatirkan akan menyulut lagi perang saudara seperti tahun 2002-2003 yang membagi negara itu antara kelompok pemberontak yang menguasai wilayah utara dan pemerintah yang menguasai wilayah selatan. PBB mengatakan kekerasan yang terjadi di jalan-jalan sejak pemilihan itu telah menewaskan lebih dari 50 orang.
