Nasib kelanjutan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Prabowo Subianto semakin jelas. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan IKN akan dijadikan Ibu Kota Politik di 2028.
“Tahap kedua (pembangunan IKN) yang paling penting Presiden Prabowo mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik,” ungkap Basuki.
Guna mewujudkan target itu, Basuki mengaku diberi tugas untuk merampungkan ekosistem penunjang sebuah ibu kota politik seperti pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif beserta huniannya. Dalam Ratas tersebut, ujarnya juga telah disetujui anggaran untuk membangun IKN dari 2025-2028 sebesar Rp48,8 triliun.
Selain dibiayai oleh APBN, pembangunan IKN kata Basuki juga dibiayai lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang nilainya mencapai Rp60,93 triliun yang saat ini prosesnya masih dalam tahap studi kelayakan. Anggaran tersebut kelak akan dipergunakan untuk membangun apartemen dan rumah tapak, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan dan multi utility tunnels, dan pembangkit listrik tenaga surya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melaporkan kepada Prabowo terkait rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-9 yang akan segera dilaksanakan.
“Ini kami mohon tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun. tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN,” jelasnya.
Meskipun anggaran untuk pembangunan IKN ini menyusut cukup drastis, namun Basuki menekankan anggaran tersebut sangat cukup untuk bisa membangun sarana dan prasarana penunjang sebuah Ibu Kota Politik.
“Untuk itu di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) murni kita yang awal ada Rp6,3 triliun tapi untuk tahun pertama dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif dan pendukung lainnya kami membutuhkan Rp8,1 triliun tambahan sehingga pada tahun 2025 akan ada sekitar Rp15 triliun di OIKN. Saya kira buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami semua akan diselesaikan pada 2-3 tahun ke depan dengan Rp48,8 triliun,” jelasnya.
Basuki juga melaporkan kepada Prabowo bahwa pada tahap awal pembangunan IKN dalam kurun waktu 20222-2024 telah menyedot APBN sebesar Rp89 triliun. Selain itu nilai investasi swasta yang sudah groundbreaking hingga September 2024 mencapai Rp58,41 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan konsep Ibu Kota Politik yang dimaksud oleh Presiden Prabowo. Menurutnya pemerintah saat ini sedang fokus membangun berbagai fasilitas penunjang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan dengan begitu kelak akan terbentuk suatu ekosistem yang lengkap dari pemerintahan sebuah negara yang demokratis.
“Oleh karena itu harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan politik baik yang sifatnya harian, maupun strategis,” ungkap AHY.
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan pembangunan mega proyek tersebut, yang tentunya tetap mengikuti berbagai tahapan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah, ujar AHY juga sangat mengharapkan keterlibatan swasta dalam melanjutkan pembangunan IKN dalam kurun tiga hingga empat tahun mendatang.
“Tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non APBN. Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik,” tambahnya.
Pakar: Ibu Kota Politik di 2028 Tidak Realistis
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga tidak yakin sebuah Ibu Kota Politik akan bisa terbangun di 2028. Pasalnya, sarana dan prasarana penunjang legislatif dan yudikatif cukup besar dan masif.
Selain itu, dalam tahap awal pembangunan IKN, sarana dan prasarana untuk eksekutif pun masih banyak yang belum terbangun, apalagi dengan jumlah kementerian yang membengkak pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya pesimis. Ibu Kota Politik itu lebih kepada kemungkinan untuk eksekutif, artinya konteksnya lebih kepada kementerian. Kalau untuk mengajak pindah legislatif saya gak yakin, karena persyaratan yang diminta oleh eksekutif pasti akan banyak. Dan itu pasti tidak mudah dipenuhi dalam konteks pengembangan di ibu kota,” ungkap Nirwono ketika berbincang dengan VOA.
Menurutnya, IKN kelak hanya akan bisa dijadikan Ibu Kota Politik khusus untuk eksekutif atau untuk kegiatan pemerintahan paruh waktu di 2028, seperti acara Sidang Kabinet Paripurna, upacara 17 Agustus dan sebagainya.
“Kalau untuk sebuah ekosistem kota belum. Jadi kalau kita mau lebih realistis itu kemungkinan baru bisa ada muncul geliat kehidupan di 2030 ke atas, mungkin di 2034, atau 2035 orang baru mulai hidup secara bertahap. Artinya mulai ada kebutuhan alami muncul, kota tumbuh alami sesuai dengan pertumbuhan penduduk sebenarnya. Artinya mereka muncul kebutuhan-kebutuhan diluar yang sudah dibangun sekarang dan itu baru akan terjadi pada saat sudah mulai ada kehidupan,”jelasnya.
Pemerintah, menurut Nirwono harus lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam membangun IKN ke depan. Ia menekankan, jangan sampai pembangunan berbagai infrastruktur seperti rumah sakit besar, sekolah internasional, pusat perbelanjaan akan sia-sia.
“Ini yang sampai sekarang pemerintah tidak menyadari bahwa pembangunan sebuah kota tidak bisa terburu-buru, biarkan tumbuh alami. Sesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk, nanti muncul kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan secara alami. Itu yang menurut saya miss-nya disitu. Kita langsung mau bangun gedung-gedung, kemudian masuk investor dari China, Rusia, bikin sekolah internasional, apartemen, bahkan bikin pusat perbelanjaan baru , ya tidak salah. Tetapi siapa yang akan berkunjung ke situ dan siapa yang akan menggunakan. Itu yang menurut saya harus hati-hati,” pungkasnya. [gi/lt]
Forum