Ratusan petugas kepolisian membubarkan demonstrasi lebih kurang 200 orang mahasiswa Papua yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua. Para demonstran yang dihadang aparat kepolisian di depan Hotel Mandarin Jalan Imam Bonjol Jakarta sebelumnya berniat untuk melakukan aksi orasi di Bundaran air mancur Hotel Indonesia dan melakukan aksi jalan kaki ke Istana Medeka Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.
"Kita bukan memperjuangkan (bendera) Bintang Kejora. Yang kami perjuangkan adalah penentuan nasib sendiri. Papuaaa... Merdekaa...."
Akibat negosiasi yang alot antara pihak kepolisian dengan para demonstran, aparat kepolisian memutuskan untuk membubarkan massa demonstran. Arus kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Blok M dan sebaliknya sempat ditutup, akibat adanya aksi lempar batu oleh para demonstran ke arah barikade kepolisian. Sementara itu aparat kepolisian membalas dengan menembakan gas air mata berkali-kali untuk melumpuhkan massa aksi.
Jefri Wenda, juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua menjelaskan, Presiden Joko Widodo harus menyelenggarakan hak penentuan nasib sendiri, langsung dari rakyat Papua.
"Keinginan Jokowi di Papua bukan satu solusi ya. Tapi itu hanya praktek politik yang dia coba gunakan untuk melemahkan suara aspirasi rakyat Papua. Di sini, pesan kami untuk pak Jokowi, yang kami tuntutkan, kami minta hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Itu sebagai solusi yang demokratis bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri," kata Jefri Wenda.
Jefri menambahkan, Aliansi Mahasiswa Papua juga meminta agar Presiden Jokowi menutup semua perusahaan asing yang ada di Papua. Termasuk di antaranya, menarik semua personil Polri dan TNI.
"Tarik semua TNI-Polri yang ada di tanah Papua. Tutup semua perusahaan asing yang ada di tanah Papua. Dan, berikan kebebasan bagi rakyat Papua bagaimana untuk menentukan hidupnya sendiri," lanjutnya.
Kekerasan Terhadap Jurnalis
Di tengah upaya polisi membubarkan aksi mahasiswa Papua ini, ada beberapa oknum anggota kepolisian berseragam dan berpakaian preman, melakukan intimidasi terhadap tiga jurnalis asing. Ketiga jurnalis asing itu adalah Step Vaessen dari Al Jazeera, Chris Burmitt dari Bloomberg dan Archicco dari ABC Australia.
Step dan Chris mendapat intimidasi berupa pemaksaan penghapusan foto hasil liputan mereka. Sementara Archicco mengalami pemukulan. Aksi kekerasan dari aparat polisi itu terjadi saat ketiga jurnalis ini meliput upaya polisi saat melakukan pembubaran massa aksi dari mahasiswa Papua.
Ketua Poros Wartawan Jakarta, Tri Bowo Santoso, kepada VOA mengutuk keras kasus kekerasan yang menimpa tiga jurnalis asing ini. Bowo menyebut hal ini adalah sebuah langkah mundur yang dilakukan aparat kepolisian, padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo berjanji akan membuka akses peliputan bagi jurnalis.
"Ini suatu kemunduran di negeri demokrasi, jika masih ada kekerasan terhadap pekerja media. (Padahal) Beberapa bulan lalu Presiden jokowi telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi jurnalis asing untuk meliput di Papua apalagi di Jakarta. Artinya kalau sampai terjadi kekerasan terhadap jurnalis, apalagi jurnalis asing, ini mencoreng Indonesia di mata dunia," kata Tri Bowo Santoso.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Suwardjono menegaskan, AJI menuntut Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini.
"Kami menuntut (agar) Kapolri untuk mengusut dan memeriksa anggotanya yang telah terlibat dalam aksi kekerasan dan perampasan liputan jurnalistik yang dilakukan teman-teman jurnalis. Apa yang telah polisi lakukan, itu adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pers dengan melakukan perampasan, atau penghalang-halangan upaya peliputan dari para jurnalis," kata Suwardjono.
