Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Kamis (29/2), bersumpah akan menghentikan pesta-pesta penggalangan dana politik, sewaktu ia menghadapi sidang komisi etik parlemen yang disiarkan langsung oleh televisi, untuk menyelidiki skandal suap besar-besaran.
Inti dari kisah ini adalah dugaan adanya pembayaran kepada sejumlah anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa bila mereka berhasil melampaui kuota penjualan tiket untuk acara penggalangan dana. Dua anggota parlemen LDP dituduh melanggar undang-undang pendanaan politik dan tiga faksi terbesarnya telah dibubarkan.
“Adalah niat saya untuk tidak mengadakan pesta-pesta seperti ini selama saya menjabat sebagai perdana menteri,” kata Kishida kepada komite. Kishida adalah perdana menteri pertama yang menghadiri sidang tersebut, yang menyelidiki dugaan malpraktek oleh anggota parlemen dan dilaporkan terakhir kali diadakan pada tahun 2009.
Perdana Menteri juga berjanji akan merevisi undang-undang pendanaan politik, "sedemikian rupa sehingga tidak hanya orang yang menangani akuntansi, tetapi juga politisi itu sendiri, yang akan diminta pertanggungjawabannya".
Faksi-faksi telah lama berperan penting dalam menggerakkan LDP, yang telah memerintah Jepang hampir tanpa gangguan sejak tahun 1945. Para perdana menteri dari partai itu selama ini mendistribusikan posisi-posisi penting dengan mempertimbangkan politik faksi-faksi tersebut.
Peringkat persetujuan pemerintah berada pada level terburuk sejak LDP kembali berkuasa pada tahun 2012, yang disebabkan oleh kemarahan pemilih terhadap inflasi dan rangkaian skandal sebelumnya. Kishida, yang menjabat sejak Oktober 2021, akan menghadapi pertarungan sengit dalam pemilihan kepemimpinan internal LDP pada akhir tahun 2024 menjelang pemilu nasional yang dijadwalkan pada tahun 2025. [ab/ka]
Forum