Para pemimpin Demokrat dan Republik dalam Komite Kehakiman AS mengemukakan pandangan yang sangat berbeda, Senin (9/12), dalam soal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.
Ketua panel Demokrat, anggota DPR Jerrold Nadler, berulang kali mengatakan, "Presiden Trump telah menempatkan dirinya diatas hukum," ketika meminta Ukraina untuk menyelidiki salah satu calon penantangnya dalam pemilu 2020, mantan Wakil Presiden Joe Biden, sambil menahan bantuan militer AS$ 391 juta. Dana itu diperlukan Ukraina untuk melawan separatis pro-Rusia di bagian timur negara itu.
Nadler yang mendorong pemakzulan Trump berpendapat, Trump telah "mengundang" Rusia untuk membantunya memenangkan pemilu 2016 dan "menuntut bantuan dari Ukraina untuk pemilu tahun 2020 tapi kemudian dia ketahuan."
Anggota panel Kehakiman dari Partai Republik, anggota DPR Doug Collins, seorang pendukung setia presiden mengatakan, kalaupun ada permintaan Trump untuk menyelidiki mantan wakil presiden Joe Biden, "Ukraina tidak melakukan apapun dan tetap mendapat bantuan."
Collins menuduh Demokrat di DPR mengejar pemakzulan terhadap Trump, segera setelah mereka mendapatkan mayoritas dalam DPR setahun yang lalu, "untuk memastikan presiden tidak bisa menang tahun depan" sewaktu Trump mencalonkan lagi. [ps/ii]
