Tautan-tautan Akses

Pete Hegseth Siap Bertugas Sebagai Menteri Pertahanan Amerika


Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth memberi sambutan usai dilantik oleh Wakil Presiden JD Vance di Executive Office Building, di Gedung Putih, Washington, DC, Minggu, 25 Januari 2025. (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth memberi sambutan usai dilantik oleh Wakil Presiden JD Vance di Executive Office Building, di Gedung Putih, Washington, DC, Minggu, 25 Januari 2025. (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

Tugas nomor satu Pete Hegseth adalah menangani prioritas Presiden Donald Trump untuk memperkuat kehadiran militer Amerika di sepanjang perbatasan selatan.

Ketika Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memulai hari kerja pertamanya pada Senin (27/1) pagi, dia akan menghadapi serangkaian masalah yang mengkhawatirkan, mulai konflik global dan keamanan perbatasan, hingga tugas-tugas administratif.

Di bagian paling atas daftar tugasnya adalah menangani prioritas Presiden Donald Trump untuk memperkuat kehadiran militer Amerika di sepanjang perbatasan selatan, dan meninjau apakah pasukan aktif harus digunakan untuk penegakan hukum – sesuatu yang jarang dilakukan.

Puluhan isu lain akan bersaing untuk mendapatkan perhatiannya, termasuk mengembangkan anggaran Pentagon secara besar-besaran, keputusan soal bantuan untuk Ukraina, dukungan bagi gencatan senjata di Gaza, dan pengerahan pasukan di Timur Tengah. Belum lagi arahan Trump untuk membersihkan pemerintah federal dari program-program dan personel yang berbeda pandangan dengannya, serta langkah untuk memangkas pemborosan dan menyingkirkan para pendukung pemerintahan Biden yang masih ada.

Dalam sebuah pesan kepada pasukan Amerika tak lama setelah dia dilantik pada Sabtu (25/1), Hegseth merujuk beberapa tantangan yang ada, sebagaimana yang dihadapi pendahulunya. Antara lain seperti reorientasi militer dari fokus pada Timur Tengah selama beberapa dekade terahir ini, dan menangani China dengan lebih baik.

Konflik yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah, termasuk serangan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023, tidak mungkin membuat Amerika mengalihkan perhatiannya.

Hegseth juga mengatakan beberapa prioritas lain, termasuk memperkuat basis industri pertahanan dan membuat Pentagon lulus audit, sembari memastikan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi “kekuatan terkuat dan paling mematikan di dunia.”

Dia melakukan kunjungan mendadak ke Pentagon pada Sabtu (25/1), tak lama setelah upacara pelantikan di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower. Tidak ada liputan media tentang kedatangannya. Pentagon kemudian merilis foto resmi yang mengatakan Hegseth “siap mulai bekerja atas nama para pejuang Amerika.”

Staf pendukung telah bertemu dengan sejumlah pemimpin militer, termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal CQ Brown Jr.

Namun, Hegseth akan mengalami apa yang digambarkan oleh banyak orang sebagai “minum dari selang pemadam kebakaran” saat dia bekerja untuk segera mengetahui apa yang dilakukan oleh 2,1 juta anggota militer dan 780.000 warga sipil di departemen itu. Di antara mereka terdapat puluhan ribu yang bertugas di luar negeri, termasuk di zona tempur.

Pete Hegseth saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Senat AS untuk pengukuhannya sebagai menteri ketahanan, 14 Januari 2025. (Foto: Saul Loeb/AFP)
Pete Hegseth, US President-elect Donald Trump's nominee for Defense Secretary, testifies during his confirmation hearing before the Senate Armed Services Committee on Capitol Hill, Jan. 14, 2025 in Washington.

Ada pula masalah budaya, di mana media mengecam Hegseth sebagai “media personality.” Banyak yang memperkirakan isu-isu tersebut akan muncul dalam beberapa hari mendatang.

Berikut ini beberapa isu utama yang akan dihadapi Hegseth, yang dikukuhkan dalam pemungutan suara pada Jumat (24/1) setelah Wakil Presiden JD Vance memberikan suara untuknya.

Pengerahan Pasukan ke Perbatasan

Dalam upaya memenuhi arahan Trump untuk mengamankan perbatasan, Hegseth akan memerlukan sejumlah informasi tentang pasukan apa saja yang tersedia, bantuan apa yang dibutuhkan Patroli Perbatasan, dan di mana, serta bagaimana menampung, memberi makan, dan mengangkut pasukan dan personel perbatasan; sambil memastikan bahwa semua ini tidak mempengaruhi kebutuhan keamanan nasional lainnya.

Salah satu keputusan besar pertamanya adalah apakah dia akan merekomendasikan agar pasukan aktif yang dikerahkan ke perbatasan dan terlibat dalam penegakan hukum. Para pemimpin militer AS sebelumnya menghindari langkah ini karena berdasarkan Undang-undang Posse Comitatus, pasukan aktif dilarang melakukan tugas penegakan hukum di wilayah AS.

Trump telah menandatangani instruksi presiden yang mengarahkan agar menteri pertahanan dan menteri keamanan dalam negeri melaporkan kembali kepadanya dalam waktu 90 hari tentang apakah menurut mereka dia harus menggunakan UU Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act) Tahun 1807 yang memungkinkan penggunaan pasukan aktif untuk penegakan hukum sipil di wilayah AS selama keadaan darurat.

Dalam pengerahan pasukan sebelumnya, pasukan aktif ini digunakan untuk transportasi, intelijen, logistik, pembangunan tembok, dan tugas-tugas pendukung lainnya, sehingga membebaskan Patroli Perbatasan untuk berinteraksi dengan para migran dan melakukan tugas penegakan hukum.

Pasukan Transgender

Dalam instruksi presiden pertamanya, Trump kembali mencabut perlindungan bagi pasukan transgender yang telah dipulihkan oleh Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat setelah Trump melarang mereka bertugas pada masa jabatan pertamanya.

Larangan itu sebelumnya menghadapi tantangan hukum, dan pengacara yang mewakili pasukan transgender terakhir kali siap untuk kembali membawa masalah ini ke pengadilan. Meskipun Trump belum mengumumkan larangan itu, keputusannya untuk mencabut perlindungan tersebut dipandang sebagai langkah awal menuju ke arah itu.

Belum jelas berapa banyak tentara yang akan terdampak.

Pengacara negara bagian Washington La Rond Baker memberi keterangan pers terkait pelarangan bagi kaum transgender untuk bergabung di dinas militer, di Seattle, 27 Maret 2018. (Foto: Stephen Brashear/AP Photo, arsip)
Pengacara negara bagian Washington La Rond Baker memberi keterangan pers terkait pelarangan bagi kaum transgender untuk bergabung di dinas militer, di Seattle, 27 Maret 2018. (Foto: Stephen Brashear/AP Photo, arsip)

Departemen Pertahanan tidak memiliki angka pasti jumlah tentara transgender yang bertugas aktif karena tidak semua transgender berada dalam kondisi transisi medis yang sama, dan tidak semua transgender mengidentifikasi diri mereka seperti itu dalam dokumen militer.

Departemen Pertahanan AS telah merujuk pertanyaan tentang berapa banyak tentara transgender yang ada ke dinas-dinas. Dinas-dinas tersebut mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cara untuk melacaknya.

Anggaran dan Ukraina

Hegseth harus terbiasa dengan konstruksi anggaran Pentagon yang rumit, yang saat ini mencapai sekitar $850 miliar. Trump mencalonkan diri dengan sumpah untuk membuat militer AS lebih ditakuti, sesuatu yang juga digemakan oleh Hegseth. Namun keduanya juga telah berbicara secara ekstensif tentang pengurangan pemborosan.

Jadi, jejak Hegseth pada anggaran akan dipelajari untuk menentukan bagaimana hal itu dilakukan.

Termasuk dalam diskusi-diskusi itu adalah bantuan keamanan untuk Ukraina. Departemen Luar Negeri telah memerintahkan pembekuan pendanaan baru untuk hampir semua bantuan luar negeri AS, dan tidak ada indikasi pengabaian bantuan militer untuk Ukraina, seperti yang terjadi pada Israel dan Mesir.

Pemerintahan Biden memberi Kyiv lebih dari $66 miliar dalam bentuk bantuan militer dan senjata selama perang dengan Rusia. Pemerintahan Biden menyisakan sekitar $3,85 miliar dana yang diotorisasi oleh Kongres untuk mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina dari persediaan AS yang sudah ada – jumlah yang tidak terpengaruh oleh pembekuan bantuan luar negeri. Namun sekarang tergantung pada Hegseth dan Trump untuk memutuskan apakah akan membelanjakannya atau tidak, dan Trump belum mengatakan apa yang akan dia lakukan untuk bantuan Ukraina.

Keragaman, Kesetaraan dan Inklusi Mundur

Hegseth akan mengambil alih upaya Pentagon untuk menerapkan perintah eksekutif Trump untuk menyingkirkan program keberagaman, kesetaraan dan inklusi atau disingkat DEI (diversity, equity and inclusion), di saat para perwira militer khawatir apakah mereka akan dipecat karena kepedulian mereka akan ketidakadilan dan diskriminasi sosial.

Selama dengar pendapat di Senat, Hegseth menegaskan komitmennya untuk fokus pada kinerja tentara dan bagaimana menghilangkan sentimen ketidakadilan dan diskriminasi sosial, dengan alasan kebijakan DEI telah “memecah belah” pasukan dan tidak memprioritaskan “meritokrasi.”

Program DEI adalah kerangka kerja dalam organisasi untuk mempromosikan perlakuan yang adil dan partisipasi penuh semua orang, terutama kelompok-kelompok yang secara historis kurang terwakili atau menjadi sasaran diskriminasi atas dasar identitas atau disabilitas.

Sejumlah pejabat mengatakan Departemen Pertahanan tidak memiliki pekerja penuh waktu yang ditugaskan di DEI sehingga mereka tidak berharap harus memecat orang, seperti yang dilakukan oleh lembaga federal lainnya.

Sebuah papan di depan kantor keberagaman, kesetaraan dan inklusi (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging) di Universitas Kansas, 12 April 2024. (Foto: John Hanna/AP Photo, arsip)
Sebuah papan di depan kantor keberagaman, kesetaraan dan inklusi (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging) di Universitas Kansas, 12 April 2024. (Foto: John Hanna/AP Photo, arsip)

Namun, para pemimpin senior telah memeriksa situs web mereka untuk menghapus halaman yang menyebutkan soal keragaman. Karena tidak memiliki panduan yang jelas, para staf menghapus situs web dengan cara yang sering kali tidak konsisten. Angkatan Darat, misalnya, sempat untuk sementara waktu menghapus pedoman kekerasan seksual yang ada, sebelum kemudian memasangnya kembali.

Dalam buku-bukunya dan podcast, Hegseth juga mencerca keikutsertaan perempuan dalam pertempuran, dengan mengatakan standar yang ada telah diturunkan untuk tentara perempuan; suatu hal yang tidak benar. Setelah mendapat banyak tekanan dari anggota-anggota Kongres, Hegseth memperlunak kritikannya.

Baru-baru ini dia mengatakan kepada para senator bahwa dia tidak mengetahui kalau Trump ingin membatalkan keputusan yang mengizinkan perempuan bertugas di semua pekerjaan tempur. Sebaliknya, dia telah bicara tentang rencana melakukan peninjauan ulang terhadap standar yang ada.

Layanan Reproduktif

Setelah Mahkamah Agung pada 2022 mengakhiri perlindungan konstitusional untuk aborsi yang ditetapkan dalam putusan Roe v. Wade, Menteri Pertahanan saat itu, Lloyd Austin, mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan anggota militer mengambil cuti dan mendapatkan penggantian biaya perjalanan untuk mendapatkan perawatan reproduksi – termasuk aborsi dan fertilisasi in-vitro (IVF) – jika pangkalan militer tempat mereka ditugaskan berada di negara bagian yang melarang perawatan tersebut.

Belum jelas apakah Hegseth akan berusaha merevisi lebih lanjut kebijakan tersebut untuk menghapus ketentuan penggantian biaya. Kebijakan itu jarang digunakan, dan departemen pertahanan tidak merinci hal itu karena keberadaan undang-undang privasi medis. [em/ab]

Forum

XS
SM
MD
LG