Perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam pembangunan sebuah bendungan hidro-elektrik di Birma memperingatkan "masalah hukum" jika pemerintah Birma memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut.
Lu Qizhou, Presiden perusahaan China Power Investment Corp. mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Xinhua bahwa perusahaannya telah menanam modal besar dalam Proyek PLTA Myitsone dan memperhatikan dengan ketat semua hukum dan peraturan di kedua negara.
Para pemimpin Birma mengatakan pekan lalu mereka menangguhkan pembangunan pada proyek yang ditentang oleh penduduk setempat dan kelompok lingkungan itu. Mereka mengatakan bendungan akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di Sungai Irrawaddy.
Tapi Lu mengatakan Senin malam bahwa ia " dibuat bingung" oleh pengumuman yang ia ketahui melalui media berita. Katanya penghentian konstruksi secara permanen akan menyebabkan "serangkaian masalah hukum."
