Perusahaan AS yang Tanggung Biaya Aborsi Pekerja Berpotensi Hadapi Tuntutan Hukum

Jumah perusahaan raksasa Amerika Serikat (AS) yang berkomitmen menanggung biaya perjalanan karyawan antarnegara bagian untuk melakukan aborsi, terus tumbuh. Namun di sisi lain, kebijakan biaya aborsi ini dapat mengakibatkan sektor bisnis menghadapi tuntutan hukum dan bahkan berpotensi berakhir pada tuntutan pidana, menurut sejumlah pakar hukum.

Amazon.com Inc, Apple Inc, Lyft Inc, Microsoft Corp dan JPMorgan Chase & Co termasuk di antara perusahaan yang mengumumkan rencana untuk memberikan manfaat tersebut melalui rencana asuransi kesehatan. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi keputusan Mahkamah Agung AS pada Jumat (24/6) yang membatalkan keputusan penting yang diundangkan pada 1973, dikenal sebagai Roe v. Wade, yang melegalkan aborsi secara nasional.

Dalam waktu satu jam setelah keputusan tersebut dikeluarkan, kepala eksekutif Conde Nast Roger Lynch mengirim memo kepada staf yang mengumumkan kebijakan penggantian biaya perjalanan dan menyebut keputusan pengadilan sebagai "pukulan telak bagi hak-hak reproduksi." Walt Disney Co meluncurkan kebijakan serupa pada Jumat (24/6), memberi tahu karyawan bahwa mereka mengakui dampak keputusan aborsi, tetapi tetap berkomitmen untuk menyediakan akses komprehensif ke perawatan kesehatan berkualitas, menurut seorang juru bicara.

BACA JUGA:

Sejumlah Perusahaan Tawarkan Tunjangan Perjalanan Untuk Melakukan Aborsi

Sejumlah perusahaan, termasuk asuransi kesehatan Cigna Corp Paypal Holdings Inc Alaska Airlines Inc dan Dick's Sporting Goods Inc, juga mengumumkan kebijakan penggantian biaya pada Jumat (24/6).

Pembatasan aborsi yang sudah ada di dalam aturan di 13 negara bagian mulai berlaku sebagai akibat dari keputusan pada Jumat (24/6). Setidaknya belasan negara bagian lain yang dipimpin Partai Republik diperkirakan akan melarang aborsi.

Keputusan pengadilan, yang didorong oleh mayoritas partai konservatifnya, menegakkan hukum Mississippi yang melarang aborsi setelah usia kandungan mencapai 15 minggu. Sementara itu, beberapa negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat bergerak untuk meningkatkan akses aborsi.

Perusahaan harus menelisik tambal sulam undang-undang negara bagian itu dan kemungkinan akan menarik kemarahan kelompok anti-aborsi dan negara bagian yang dipimpin Partai Republik jika mereka mengadopsi kebijakan yang mendukung karyawan yang melakukan aborsi.

Anggota parlemen negara bagian di Texas telah mengancam Citigroup Inc dan Lyft, yang sebelumnya mengumumkan kebijakan penggantian biaya perjalanan, dengan tuntutan hukum. Sekelompok anggota parlemen Republik dalam sebuah surat bulan lalu kepada kepala eksekutif Lyft Logan Green mengatakan Texas "akan mengambil tindakan cepat dan tegas" jika perusahaan ride-hailing menerapkan kebijakan tersebut.

Para legislator juga menguraikan serangkaian proposal terkait aborsi, termasuk RUU yang akan melarang perusahaan melakukan bisnis di Texas jika mereka membayar penduduk negara bagian untuk menerima aborsi di tempat lain.

Tuntutan Meningkat

Kemungkinan sejumlah perusahaan menghadapi tuntutan hukum diperkirakan hanya tinggal masalah waktu. Tuntutan tersebut berpotensi dilakukan oleh negara bagian atau juru kampanye anti-aborsi yang mengklaim bahwa pembayaran terkait aborsi melanggar larangan negara dalam memfasilitasi atau membantu dan bersekongkol dengan aborsi, menurut Robin Fretwell Wilson, seorang profesor hukum di University of Illinois dan ahli hukum kesehatan.

"Jika Anda dapat menuntut saya sebagai orang yang membawa putri Anda melintasi batas negara bagian, Anda dapat menuntut Amazon karena membayarnya," kata Wilson.

Amazon, Citigroup, Lyft, Conde Nast dan beberapa perusahaan lain yang telah mengumumkan kebijakan penggantian tidak menanggapi permintaan komentar.

BACA JUGA:

Keputusan MA Batalkan Hak Aborsi: Republik Memuji, Demokrat Serukan Langkah Baru

Bagi banyak perusahaan besar yang mendanai rencana kesehatan mereka sendiri, undang-undang federal yang mengatur tunjangan karyawan akan memberikan perlindungan penting dalam tuntutan hukum perdata atas kebijakan penggantian biaya mereka, kata beberapa pengacara dan pakar hukum lainnya.

Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan pada 1974 (ERISA) melarang negara bagian mengadopsi persyaratan yang "berkaitan dengan" rencana kesehatan yang disponsori perusahaan. Pengadilan selama beberapa dekade menafsirkan bahasa itu untuk melarang undang-undang negara bagian yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dibiayain oleh rencana kesehatan.

ERISA mengatur rencana manfaat yang didanai langsung oleh pemberi kerja, yang dikenal sebagai rencana yang diasuransikan sendiri. Pada 2021, 64 persen pekerja AS dengan asuransi kesehatan yang disponsori perusahan ditanggung oleh rencana yang diasuransikan sendiri, menurut Kaiser Family Foundation.

Setiap perusahaan yang digugat atas persyaratan penggantian biaya perjalanan aborsi kemungkinan akan menggunakan UU ERISA sebagai pembelaan, menurut Katy Johnson. Ia adalah penasihat senior kebijakan kesehatan di American Benefit Council, sebuah kelompok perdagangan. Dan hal tersebut, kata Johnson, akan menjadi argumen yang kuat, terutama untuk bisnis dengan kebijakan penggantian umum untuk perjalanan terkait medis yang diperlukan daripada mereka yang memilih aborsi.

Johnson mengatakan penggantian untuk jenis perjalanan terkait medis lainnya, seperti pemeriksaan ke rumah sakit yang ditunjuk sebagai "pusat keunggulan” sudah umum meskipun kebijakan terkait aborsi masih relatif jarang.

"Meskipun ini mungkin tampak baru, ini tidak dalam arti umum dan undang-undang sudah memberi tahu kita bagaimana menanganinya," kata Johnson. [ah/rs]