BANGKOK —
Beberapa hakim Thailand mengingatkan pemerintah supaya tidak menggunakan keadaan darurat sebagai alasan untuk menggunakan kekuatan terhadap demonstran anti-pemerintah.
Keputusan pengadilan, Rabu (19/2) merupakan tanggapan terhadap permohonan banding terhadap masa keadaan darurat selama 60 hari yang diberlakukan pemerintah Thailand sejak tanggal 21 Januari, di tengah berlanjutnya demonstrasi untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Belum jelas apa dampak keputusan pengadilan itu terhadap surat penangkapan yang dikeluarkan bagi para pemimpin demonstrasi yang dituduh melanggar UU keadaan darurat.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra – yang memimpin Thailand sejak Partai Peu Thai pimpinannya menang mutlak dalam pemilu tahun 2011 – telah berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya ketika kelompok-kelompok oposisi mulai melancarkan demonstrasi jalanan sejak bulan November 2013 untuk menggulingkannya.
Thitinan Ponsudhirak – pakar ilmu politik di Universitas Chulalongkorn mengatakan keputusan pengadilan itu akan semakin mencekik pemerintahan sementara Yingluck.
“Jika pemerintah tidak mampu memberlakukan berbagai aturan hukum maka mereka akan tampak lemah dan terkungkung dan sesuatu akan terjadi – baik untuk menggulingkan Yingluck ataupun melihat mundurnya Yingluck,” kata Thitinan Ponsudhirak.
Komisi Reformasi Demokrasi Rakyat PDRC kembali berdemonstrasi hari Rabu (19/2), sehari setelah bentrokan dengan pasukan anti-huru-hara di sepanjang jalan utama di Bangkok yang mengakibatkan tewasnya lima orang dan melukai 70 lainnya.
PDRC dan sekutu-sekutu gerakan massa “kaos kuning” telah menguasai beberapa perempatan jalan utama dan taman-taman, serta mengepung beberapa kementerian utama.
Demonstran anti-pemerintah hari Rabu (19/2) berkumpul di luar gedung Kementrian Pertahanan Thailand di Bangkok, dimana perdana menteri yang sedang terjepit itu berkantor.
Pemimpin demonstrasi Suthep Thaugsuban mengatakan Yingluck Shinawatra tidak lagi bisa menggunakan tempat itu sebagai “kantor dan tempat persembunyiannya”. Para pendukungnya – tegas Suthep – akan terus mencarinya hingga kemana pun.
Militer Thailand yang kuat dan sering melakukan kudeta, belum menunjukkan langkah-langkah yang berarti untuk campur tangan atas nama salah satu pihak.
Hingga belum lama ini Yingluck dan Thaksin masih bisa mengandalkan dukungan dari kelompok “kaos merah” yang tinggal di Thailand Utara.
Tetapi dukungan bagi bilyuner Thaksin Shinawatra dan adiknya mulai surut ketika pemerintah terlibat dalam program pembelian beras yang kontroversial. Sebagian besar petani hingga kini belum mendapat bayaran atas panen mereka.
Keputusan pengadilan, Rabu (19/2) merupakan tanggapan terhadap permohonan banding terhadap masa keadaan darurat selama 60 hari yang diberlakukan pemerintah Thailand sejak tanggal 21 Januari, di tengah berlanjutnya demonstrasi untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Belum jelas apa dampak keputusan pengadilan itu terhadap surat penangkapan yang dikeluarkan bagi para pemimpin demonstrasi yang dituduh melanggar UU keadaan darurat.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra – yang memimpin Thailand sejak Partai Peu Thai pimpinannya menang mutlak dalam pemilu tahun 2011 – telah berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya ketika kelompok-kelompok oposisi mulai melancarkan demonstrasi jalanan sejak bulan November 2013 untuk menggulingkannya.
Thitinan Ponsudhirak – pakar ilmu politik di Universitas Chulalongkorn mengatakan keputusan pengadilan itu akan semakin mencekik pemerintahan sementara Yingluck.
“Jika pemerintah tidak mampu memberlakukan berbagai aturan hukum maka mereka akan tampak lemah dan terkungkung dan sesuatu akan terjadi – baik untuk menggulingkan Yingluck ataupun melihat mundurnya Yingluck,” kata Thitinan Ponsudhirak.
Komisi Reformasi Demokrasi Rakyat PDRC kembali berdemonstrasi hari Rabu (19/2), sehari setelah bentrokan dengan pasukan anti-huru-hara di sepanjang jalan utama di Bangkok yang mengakibatkan tewasnya lima orang dan melukai 70 lainnya.
PDRC dan sekutu-sekutu gerakan massa “kaos kuning” telah menguasai beberapa perempatan jalan utama dan taman-taman, serta mengepung beberapa kementerian utama.
Demonstran anti-pemerintah hari Rabu (19/2) berkumpul di luar gedung Kementrian Pertahanan Thailand di Bangkok, dimana perdana menteri yang sedang terjepit itu berkantor.
Pemimpin demonstrasi Suthep Thaugsuban mengatakan Yingluck Shinawatra tidak lagi bisa menggunakan tempat itu sebagai “kantor dan tempat persembunyiannya”. Para pendukungnya – tegas Suthep – akan terus mencarinya hingga kemana pun.
Militer Thailand yang kuat dan sering melakukan kudeta, belum menunjukkan langkah-langkah yang berarti untuk campur tangan atas nama salah satu pihak.
Hingga belum lama ini Yingluck dan Thaksin masih bisa mengandalkan dukungan dari kelompok “kaos merah” yang tinggal di Thailand Utara.
Tetapi dukungan bagi bilyuner Thaksin Shinawatra dan adiknya mulai surut ketika pemerintah terlibat dalam program pembelian beras yang kontroversial. Sebagian besar petani hingga kini belum mendapat bayaran atas panen mereka.
