Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok diperkirakan akan memperluas Dewan Kedaulatan agar dapat mencakup anggota-anggota Front Revolusioner Sudan, suatu koalisi kelompok pemberontak yang telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah.
Dewan Kedaulatan akan diperluas dari 20 menjadi 26 menteri. Menurut “Forces for Freedom and Change,” koalisi kelompok politik warga sipil dan pemberontak di Sudan, pengumuman nama menteri baru akan disampaikan dalam hitungan hari.
Dalam sebuah pertemuan luar biasa di Khartoum pada Rabu (2/12), anggota-anggota kelompok koalisi oposisi itu mengatakan dalam masa transisi 39 bulan ke depan, Hamdok seharusnya tetap menjadi perdana menteri. Hamdok diberi wewenang untuk mencapai perdamaian komprehensif, melakukan reformasi ekonomi dan menciptakan transformasi demokrasi yang berkelanjutan.
Pejabat-pejabat “Forces for Freedom and Change” memuji Handok karena pencapaiannya tahun lalu, termasuk penandatangan perjanjian perdamaian Juba antara pemerintah dan kelompok pemberontak, serta memperluas hubungan eksternal Sudan dengan masyarakat internasional.
Masa transisi diperbarui selama 39 bulan, mulai 3 Oktober lalu, sesuai perjanjian perdamaian yang ditandatangani di Juba, Sudan Selatan. [em/pp]
